Hal ini diungkapkan Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Provinsi Sulut Lucky Sanger, didampingi Koordinator Lapangan (korlap) John Pade saat mengungkapkan aspirasi di kantor DPRD Sulut Selasa (14/11) siang.
” Kami mengapresiasi hanya pak James yang berani melayani kami disini," tutur Sanger.
Dalam aksi tersebut secara bergilir SBSI memaparkan sejumlah poin penting untuk menjadi perhatian para wakil rakyat di DPRD Sulut antara lain terkait kondisi politik saat ini khususnya tahapan pencabutan nomor urut calon Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung hari ini.
” Kami hanya ingin menyampaikan karena bagaimanapun capres cawapres ini adalah dukungan dari koalisi partai politik, artinya siapapun yang terpilih nanti harapan kami SBSI seluruh Indonesia dapat memperhatikan nasib dan kesejahteraan buruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara, mari kita sama – sama sukseskan pemilu 2024 di Sulut dengan aman dan damai, bebas dan rahasia, jujur dan adil dan tanpa money politic,” ujar Sanger dihadapan wakil Ketua DPRD Sulut James Arthur Kojongian.
Selain itu, salah satu poin penting yang dipaparkan SBSI terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) yang sebentar lagi akan dibahas oleh Dewan Pengupahan.
” Kami meminta wakil rakyat yang ada di DPRD Sulut ini agar bisa memperjuangkan ke eksekutif pak Gubernur yang akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) UMP di Sulut untuk dinaikan menjadi 15 persen, ” harapnya.
Lanjut Lucky Sanger, juga meminta UMP maupun UMK yang telah ditetapkan Gubernur serta Walikota Manado betul – betul dilaksanakan dan diterapkan terlebih bagi Tenaga Harian Lepas (THL) yang ada saat ini.
” Baik pemerintah Kota maupun Provinsi harus memberlakukan UMP sesuai SK, Pemerintah yang keluarkan SK, pemerintah juga yang memberi contoh, ” imbuhnya.
Disisi lain SBSI juga ikut menyoroti nasib tenaga kesehatan (Nakes) di Kabupaten Kepulauan Talaud yang belum sepenuhnya mendapatkan hak mereka agar menjadi perhatian serius DPRD Sulut.
Sementara Korlip aksi Demo John Pade dalam orasinya mengkritisi arah kebijakan eksekutif dan legislatif yang dinilai justru menjadikan profesi buruh pada posisi termarjinalkan.
” Apakah hari ini Wakil Rakyat di DPRD mampu memperjuangkan hak – hak kaum buruh karena arah kebijakan ini tidak bisa dilakukan eksekutif tanpa dukungan dan pertimbangan DPRD, sudah banyak kali kami datang di gedung rakyat tapi tidak ada satupun yang mampu menterjemahkan secara teknis oleh DPRD, kami tidak akan pernah diam menyuarakan hal – hak para buruh yang saat ini termarjinalkan," ujarnya.
Menanggapi aspirasi masyarakat, Wakil Ketua DPRD Sulut James Arthur Kojongian menegaskan, Ia memiliki visi yang sama memperjuangkan nasib para pekerja di Sulawesi Utara.
” Saya juga pernah banting tulang menjadi pekerja sebelum menjadi anggota DPRD selama 15 tahun ini, saya sangat paham apa yang disampaikan bapak/ibu sekalian, kami baru selesai menetapkan APBD 2024 dan masih berproses dalam tahap konsultasi di Kemendagri. Setelah ditetapkan kita masih bisa menyuarakan kepada eksekutif pak Gubernur agar mungkin bisa menampung aspirasi kawan – kawan, ” jelas JAK sapaan akrabnya.
JAK juga menegaskan akan komitmen memperjuangkan kenaikan UMP yang saat ini Rp. 3,4 juta dapat dinaikan 15 persen.
” Saya sangat sepakat dengan bapak/ibu untuk menyuarakan kepada eksekutif bapak Gubernur untuk menaikan 15 persen. Catat kalau tidak diatas Rp 4 juta lebih, datang cari saya di lembaga DPRD ini, ” pungkas JAK.
Editor: (REL).
0 Komentar