Pemprov Sulut Raih MCP Terbaik Tahun 2023 dari KPK RI, Wagub Kandouw: Kami akan terus berbenah Tingkatkan kinerja

Sulut1news.com, Manado - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Program Pemberantasan Korupsi wilayah Sulawesi Utara (Sulut), bersama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Sulut.

Kegiatan ini dihadiri oleh Pimpinan KPK RI Nawawi Pomolango juga diikuti Wakil Gubernur Steven Kandouw serta seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota se- Sulut, bertempat di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, pada Rabu (6/3/2024).

Pada kesempatan itu, Pimpinan KPK RI Nawawi Pomolango mengatakan, dari data per area intervensi Monitoring Center For Prevention (MCP) 2023, Pemprov Sulut peraih MCP Terbaik dan itu diraih dengan total nilai 90,47. 

"Total nilai ini merupakan yang tertinggi dari kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Utara. Tentunya dilihat dari nilai area, seperti Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, serta Pengelolaan BMD," rincinya.

Terkait MCP Terbaik ini juga, lanjut Nawawi, tentu ada penghargaan yang akan dikoordinasikan dengan kementerian - kementerian terkait, bentuk penghargaannya kepada pemerintah kota, kabupaten dan provinsi yang konsisten di dalam hal penguatan kerja - kerja ini. 

"Dari MCP ini kita bisa menjadikan cermin untuk melihat kerja dari pada teman - teman. Paling tidak ada sembilan area yang kita cermati disitu. Seperti apa kerja - kerja dari pemerintah kota, kabupaten dan provinsi, kita bisa lihat dari situ," tukasnya. 

Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw menyambut baik kegiatan RDP ini dan mengapresiasi kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi. Kami akan terus berbenah dan meningkatkan kinerja dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” kata Steven.

Steven berharap, melalui kerjasama dan sinergi yang baik antara KPK dan pemerintah daerah, Sulut dapat menjadi provinsi yang bebas dari korupsi.

Turut hadir jajaran Forkopimda Sulut, Walikota/Bupati serta pejabat terkait.
(ELVIS)

Posting Komentar

0 Komentar