Dalam rapat tersebut Yongkie Limen mempertanyakan terkait perihal proses rehabilitasi, yang menurutnya hanya berpusat pada Sekolah dasar saja.
“Kenapa selama ini yang hanya direhabilitasi itu SD (Sekolah Dasar) saja, sedangkan SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMA/SMK (Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan) itu tidak pernah,” tanya Yongkie saat rapat berlangsung, Senin (27/05) bertempat di Ruang Rapat Komisi III.
Lanjut Yongkie dengan memberikan pertanyaan, apakah jika diajukan bisa berlaku atau tidakMendengar hal tersebut, di tempat yang sama Kepala BP2W Sulut, Nurdiana Habibi mengatakan bahwah hal tersebut bisa, bahkan katanya di SMK itu ada.Namun belum lebih lanjut Nurdiana memberikan penjelasan, Yongkie kembali berargumentasi dengan mengatakan bahwa jajaran dari mereka memang sudah tahu, tetapi persoalannya yang selalu di perhatikan Hanya Sekolah Dasar Saja.
“Jadi, maksud dan pertanyaan ini jangan sampai dimasukan di SIPA (sistem di BP2W). Ternyata tidak berlaku untuk SMA,” Sahut anggota Fraksi Partai Golkar Tersebut.
Menjawab pertanyaan tersebut, Nurdiana selaku Kepala BP2W Sulut mengatakan bahwa semua itu bisa selagi negeri, dan itu akan di rehab, baik sedang maupun berat.
“Sekali lagi itu bisa ketika ada usulan ke Kementerian, jadi Kabupaten/Kota yang mengusulkan ke Kementerian secara langsung dengan menggunakan aplikasi dapodik,” jelasnya
Ditambahkannya bahwa SD dan SMP terkait dengan operasionalnya itu dari kabupaten/Kota dan untuk SMA/SMK operasionalnya dari pemerintah Provinsi,Tutup Nurdiana sembari menambahkan bahwa untuk segala bentuk pembangunannya itu bisa dibuat, asalkan di usulkan ke Kementerian.
(KAREL/*)
0 Komentar