Menurutnya jika menghitung jumlah kuota yang di tetapkan pemerintah harusnya pupuk bersubsidi di Sulut tidak ada masalah.
” 27 juta ton jatah pupuk bersubsidi yang dialokasikan pemerintah pusat untuk petani di Sulut harusnya lebih dari cukup, namun entah kenapa pupuk selalu langkah dan sulit didapat,” ujarnya
Ditambahkan politisi yang saat ini duduk sebagai personil Komisi II tersebut guna mengurai persoalan kelangkaan pupuk, dirinya telah mengusulkan untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pertanian guna mengungkap apa persoalan yang menjadikan Pupuk bersubsidi sangat sulit didapat.
“Perlu ada RDP, sehingga benang kusut yang mendera distribusi pupuk bersubsidi bagi petani bisa terurai dan bisa dicarikan jalan keluar agar petani tidak kesulitan mendapatkan pupuk,” tambah Pontoh.
Perjuangan harusnya dapat maksimal namun karena menjadi Anggota DPR Provinsi hanya melanjutkan sisa masa bakti lewat proses PAW, maka menjadi tujuan akhir minimal dapat memberikan jawaban ketika ada masyarakat petani mengajukan pertanyaan terkait masalah kelangkaan pupuk bersubsidi.
(KAREL)
0 Komentar