Acara ini diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara di Ruangan CJ Rantung, Kantor Gubernur Sulut, Rabu (7/8/2024).
Kepala OJK Provinsi Sulut, Gorontalo, Maluku Utara, Robert H.P. Sianipar, menjelaskan bahwa TPAKD adalah forum koordinasi resmi antara lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan akses keuangan di daerah.
Tujuan forum ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di Sulawesi Utara, terdapat 16 TPAKD yang terdiri dari satu di tingkat provinsi dan 15 di tingkat kabupaten/kota.
Sianipar menekankan pentingnya memperhatikan potensi unggulan daerah dalam menyusun program kerja TPAKD agar program yang dijalankan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. “Peran kepala daerah sangat penting untuk mencapai keberhasilan program TPAKD,” ujarnya.
Wagub Steven Kandouw dalam sambutannya mengungkapkan bahwa rata-rata kabupaten/kota di Sulut masih berada pada kategori menengah ke bawah dalam capaian fiskal dan bergantung pada transfer daerah dari pemerintah pusat dan provinsi. Namun, Sulut memiliki keunggulan dalam hal kultur dan kearifan lokal, di mana masyarakat memiliki aset berupa tanah.
Kandouw juga sepakat dengan Sianipar mengenai kendala jaringan di daerah kepulauan yang menghambat akses ke industri keuangan. Selain itu, ia menyoroti pentingnya literasi ekonomi, termasuk pemahaman masyarakat tentang program pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang pencapaiannya belum optimal.
“Literasi ekonomi harus dilakukan secara pentahelix atau keroyokan, melibatkan masyarakat, pemerintah, cendekiawan, dan media agar efektif,” pungkasnya.
(EL/*)
0 Komentar