Kerangka upaya memastikan proses pendaftaran berjalan sesuai aturan, Bawaslu Sulut telah menyiapkan 39 personil untuk bertugas mengawasi seluruh tahapan ini.
“Setiap personil sudah ditugaskan dengan tanggung jawab khusus untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang terjadi,” tegas, Ardiles.
Ketua Bawaslu Sulut juga mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut untuk memberikan akses penuh kepada Bawaslu selama masa pengawasan," imbuh Ardiles.
Untuk itu diperlukan agar Bawaslu dapat memantau setiap kejadian yang terjadi selama proses pendaftaran paslon kepala daerah, mengidentifikasi potensi pelanggaran, dan memastikan bahwa semua prosedur berjalan dengan transparan dan sesuai hukum,” tandas Ardiles.
Ardiles menegaskan telah memberikan himbauan kepada semua pasangan calon mengenai berbagai ketentuan yang harus dipatuhi.
“Bawaslu menekankan pentingnya bagi calon untuk memperhatikan aturan terkait siapa saja yang dapat terlibat dalam proses pendaftaran, terutama melarang keterlibatan pihak-pihak tertentu seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilarang ikut serta dalam kampanye atau proses politik lainnya,” ujar, Ardiles.
Selain itu, Ardiles mengajak rekan-rekan pers untuk berperan aktif dalam pengawasan Pilkada, karena keterlibatan media sangat penting dalam menjaga transparansi dan keadilan proses pemilihan.
“Jika teman-teman pers menemukan dugaan pelanggaran selama masa pendaftaran atau tahapan lainnya, kami siap menerima laporan teman-teman pers,” tukas Ardiles.
Bawaslu Sulut berharap kerja sama dengan media ini akan memperkuat pengawasan dan mencegah terjadinya pelanggaran dalam Pilkada 2024 di Sulawesi Utara.
" Bawaslu Sulut berkomitmen untuk menjaga integritas Pilkada, memastikan prosesnya berlangsung jujur, adil, dan aman." pungkas Mewoh. (Karel).
0 Komentar