Unjuk rasa dilakukan di gedung DPRD Provinsi Sulut, Jumat (15/11/2024), yang lalu.
Para Demonstran meminta segera tarik militer organik dan non organik dari seluruh tanah Papua dan segera tuntaskan pelanggaran HAM berat yang terjadi di tanah Papua.
Para orator menyampaikan kedatangan mereka di DPRD Provinsi Sulut karena ada persoalan di Papua.
“Hari ini kami melakukan aksi damai secara nasional, kami melakukan perjuangan bangsa Papua untuk menolak transmigrasi maupun PSN, dan tuntaskan pelanggaran HAM di Papua,” tegasnya.
Ia menambahkan pelaku kejahatan berat di Papua adalah Presiden terpilih, kenapa Indonesia menjadikannya Presiden. Rakyat Bodok, kenapa menjadi Presiden yang melakukan pelanggaran berat, itu aneh. Keputusan hari ini mengancam kehidupan bangsa Papua hari ini.
“Rakyat Indonesia miskin, sementara itu masyarakat itu dipaksakan masuk Papua, apakah Papua tidak punya orang kah. PSN di Papua untuk siapa ?, untuk itu kami meminta DPRD Provinsi Sulut melanjutkan apa menjadi aspirasi kami ke pusat,” tuturnya.
Bahkan juga telah disampaikan bukan transmigrasi maupun atau pun PSN yang dibutuhkan, yang orang Papua butuhkan itu adalah pendidikan yang layak dan kesehatan yang memadai.
“Namun, yang selama ini terjadi di tanah Papua secara sederhana pendaftaran PNS yang terbanyak diterima itu bukan bangsa Papua, melainkan orang luar yang tinggal di Papua,” jelasnya.
Untuk itu, para orator, mendorong kemerdekaan di Papua, mengingat tanah Papua hanya diambil kekayaan alamnya, tapi diperuntukkan bukan untuk Papua sendiri.
Para pendemo itu diterima langsung oleh Ketua Fraksi Gerindra Sulut, Louis Carl Schramm dan didampingi Plt Sekwan Niklas Silangen.
Kepada mahasiswa Papua, Schramm, berjanji akan melanjutkan tuntutan dari adik-adik mahasiswa Papua.
“Kita semua orang beriman, percayalah adik-adik tuntutan ini akan saya teruskan sesuai dengan adik-adik mintakan,” Pungkasnya. (Karel)
0 Komentar