Dalam sambutannya, Herwyn menjelaskan bahwa saat ini Pemilu telah selesai, sehingga Bawaslu berada dalam tahap evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan, sedang dilakukan, dan yang akan diambil ke depannya.
"Sejarah pengawasan Pemilu menunjukkan bahwa awal munculnya pengawasan adalah untuk menjawab berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilu itu sendiri. Pemilu sering kali dianggap sekadar formalitas, padahal seharusnya menjadi mekanisme penting dalam demokrasi," ungkap Herwyn.
Ia juga menyoroti perjalanan pengawasan Pemilu di Indonesia yang dimulai pada 1982 dan 1987 dengan pembentukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), yang awalnya melekat pada institusi negara seperti Kejaksaan Agung. "Hal ini merupakan bagian dari koreksi negara dalam memperbaiki sistem demokrasi kita," tambahnya.
Mendapatkan Masukan dari Stakeholder
Dalam pertemuan ini, Bawaslu RI memaparkan berbagai pelanggaran Pemilu yang telah terjadi secara nasional. Herwyn berharap forum ini dapat memberikan masukan konstruktif terkait regulasi, tugas, wewenang, hingga mekanisme monitoring dan evaluasi pengawasan Pemilu.
"Kami ingin memastikan bahwa pengawasan Pemilu dilakukan secara maksimal sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh semua pihak," tegas Herwyn.
Diskusi dengan Para Pakar
Kegiatan ini terdiri dari dua sesi utama yang menghadirkan para pakar berkompeten di bidang Pemilu. Selain itu, dialog terbuka dengan para stakeholder juga menjadi bagian penting dalam menyerap aspirasi dan memperbaiki tata kelola pengawasan Pemilu di masa depan.
Dengan semangat evaluasi dan perbaikan, Bawaslu berharap kegiatan ini dapat menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
(ELVIS)
0 Komentar