Sorotan Tajam: Pelayanan Publik di BPJN Sulut Dinilai Amburadul, Kepala Balai Handiyana Bungkam?

Sulut1news.com, Manado – Baru beberapa waktu menjabat sebagai Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara, Handiyana, ST, MT, M.Sc, sudah menjadi sorotan tajam dari berbagai pihak, terutama kalangan media. Pelayanan publik yang tidak memadai di BPJN Sulut menjadi isu yang mengemuka, dengan sejumlah pihak menilai bahwa Handiyana kurang memberikan perhatian serius terhadap masalah tersebut.

Kritik tajam datang dari beberapa wartawan yang merasa kesulitan mendapatkan akses informasi terkait progres pekerjaan proyek dan penyerapan anggaran Tahun Anggaran (T.A) 2024 di BPJN Sulut. Sistem pelayanan yang diterapkan oleh Kepala Urusan Humas BPJN Sulut, Jelly Rawis, menjadi salah satu penghalang utama. Para jurnalis mengeluhkan sistem yang tidak efektif, di mana mereka diminta mengisi data tujuan pertemuan tanpa kepastian waktu untuk dapat bertemu langsung dengan Handiyana.

“Kami datang dengan maksud meminta konfirmasi langsung dari Kepala BPJN Sulut terkait realisasi penyerapan anggaran dan capaian proyek untuk T.A 2024, tetapi malah dihadapkan dengan proses berbelit dan tanpa kejelasan,” ungkap beberapa wartawan liputan DPRD Sulut.

Saat dimintai keterangan, Jelly Rawis menjelaskan bahwa ada aturan yang mengharuskan wartawan mengisi data terlebih dahulu. Namun, setelah prosedur tersebut dijalankan, Jelly justru memberikan jawaban menggantung, mengatakan bahwa pihaknya akan menghubungi awak media di kemudian hari tanpa memastikan waktu pertemuan.

Tidak hanya itu, ketika awak media meminta akses kepada pejabat setingkat satu level di bawah Kepala BPJN Sulut, Jelly kembali beralasan bahwa para pejabat tersebut sedang sibuk. Ironisnya, sebagai Kepala Urusan Humas, Jelly Rawis juga tidak memiliki data terkini terkait penyerapan anggaran maupun capaian pekerjaan proyek, sehingga tidak dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah Kepala BPJN Sulut, Handiyana, sadar bahwa pelayanan publik di institusinya tengah menjadi sorotan? Ataukah justru ada pembiaran terhadap sistem yang dinilai amburadul ini?

Berbagai pihak mendesak agar Handiyana segera turun tangan memperbaiki sistem pelayanan publik di BPJN Sulut, mengingat transparansi dan akuntabilitas adalah hal yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga tersebut. Wartawan sebagai pilar keempat demokrasi membutuhkan akses informasi yang jelas demi memastikan publik dapat memperoleh berita yang kredibel dan akurat.
(EL)