Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sulawesi Utara, Eureka Putra, dalam konferensi pers Bacirita APBN: ALCo Regional Sulawesi Utara yang digelar secara daring, menjelaskan bahwa kinerja ekonomi Sulawesi Utara tetap kuat meski menghadapi ketidakpastian global. Beberapa faktor eksternal yang menjadi tantangan antara lain kebijakan stimulus ekonomi Tiongkok, krisis politik di Eropa, serta dampak kebijakan Trump 2.0 terhadap negara berkembang.
Ekonomi Sulut Stabil, Inflasi Terkendali
Laporan realisasi APBN menunjukkan ekonomi Sulawesi Utara tumbuh stabil di atas 5%, dengan surplus neraca perdagangan dan daya beli masyarakat yang tetap terjaga. Tingkat inflasi juga berada dalam batas aman, sementara kemiskinan turun menjadi 6,7%. Rasio gini, yang mengukur ketimpangan pendapatan, menunjukkan perbaikan.
Ekspor nonmigas Sulut masih didominasi oleh lemak dan minyak nabati, sementara impor terbesar berasal dari bahan bakar mineral. Realisasi belanja negara mencatat penyerapan lebih baik dibanding tahun sebelumnya, terutama pada belanja kementerian/lembaga dan transfer ke daerah.
Secara keseluruhan, realisasi APBN Sulawesi Utara mencapai 101,70% dari target, dengan defisit anggaran tercatat Rp17,89 triliun. Sementara itu, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai 95,61%, dengan belanja pegawai menjadi komponen terbesar.
Penerimaan Pajak Capai Rp3,98 Triliun, Manado Penyumbang Terbesar
Dari sektor perpajakan, penerimaan pajak Sulawesi Utara hingga 31 Desember 2024 mencapai 100,22% dari target Rp3,97 triliun, tumbuh 3,37% yoy. Kontribusi terbesar berasal dari KPP Pratama Manado dengan penerimaan Rp2,30 triliun, meningkat 11,20% dibanding tahun sebelumnya. KPP Bitung, Kotamobagu, dan Tahuna masing-masing menyumbang Rp883 miliar, Rp586 miliar, dan Rp209 miliar.
Pada bulan Desember 2024 saja, total penerimaan pajak mencapai Rp566 miliar, dengan Manado sebagai penyumbang terbesar.
Rincian penerimaan pajak berdasarkan jenis pajak:
- PPh (Pajak Penghasilan): Rp2,10 triliun (52% dari total penerimaan, tumbuh 12,17%).
- PPN dan PPnBM: Rp1,74 triliun (43,89% dari total, tetapi mengalami penurunan -2,67%).
- PBB (Pajak Bumi dan Bangunan): Rp74 miliar (turun signifikan -39% karena adanya pembayaran tunggakan di tahun sebelumnya).
- Pajak lainnya: Rp56 miliar (tumbuh 1,88%).
- PPN Impor: Tumbuh 49%.
- PPh Pasal 26 dan PPh Final: Mengalami kontraksi masing-masing -15,84% dan -12,14%.
Tantangan dan Prospek 2025
Dalam pemaparan lebih lanjut, sektor Administrasi Pemerintahan mengalami perlambatan akibat berkurangnya pembayaran dari bendaharawan pemerintah, meskipun tetap menjadi penopang utama dengan penerimaan Rp1,151 triliun.
Sektor Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 28,47%, sementara sektor Real Estat mengalami kontraksi -15,57%. Adapun sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan juga mengalami penurunan akibat melemahnya penerimaan pajak dari komoditas seperti kopra dan jual beli ikan.
Ke depan, tantangan utama dalam implementasi APBD 2025 adalah efisiensi belanja, administrasi, serta pertanggungjawaban sesuai regulasi perpajakan daerah. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan diharapkan dapat mengelola anggaran lebih efektif guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara.
Konferensi pers Bacirita APBN ini dihadiri oleh perwakilan masing-masing unit eselon I Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Utara serta para undangan lainnya.
(Redaksi | Sulut1News.com)
0 Komentar