Dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar 2025 di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (8/2), Bahlil menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk memastikan subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
"Habis ini saya tertibkan lagi, bapak ibu semua. Saya tertibkan lagi adalah BBM, solar," ujar Bahlil.
Distribusi Solar Subsidi Masih Bermasalah
Bahlil mengungkapkan bahwa distribusi solar subsidi masih menghadapi berbagai masalah, terutama penyalahgunaan oleh pihak industri. Menurutnya, banyak pemain di sektor industri yang justru memanfaatkan solar subsidi, padahal seharusnya bahan bakar tersebut diperuntukkan bagi masyarakat kecil, termasuk nelayan dan petani.
"Solar subsidi dipakai untuk industri. Saya tahu ini pemainnya pasti akan ribut lagi, tapi enggak apa-apa," kata Bahlil dengan tegas.
Ia juga menyadari bahwa kebijakan ini berpotensi menimbulkan polemik, seperti yang terjadi saat pemerintah menata ulang distribusi LPG 3 kg. Namun, ia menegaskan tidak akan mundur dari kebijakan tersebut demi kepentingan rakyat.
"Kita sebagai orang Timur itu sekali layar berkembang, pantang surut untuk balik. Ini untuk kebaikan rakyat, bapak ibu semua," sambungnya.
Golkar Didorong Dukung Kebijakan Penertiban Energi
Sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil juga meminta para kader partainya untuk mendukung upaya pemerintah dalam menata ulang distribusi energi. Ia menilai langkah ini merupakan bagian dari perjuangan Golkar dalam menjamin hak-hak rakyat agar subsidi benar-benar tepat sasaran.
"Dan inilah kesempatan kita, Partai Golkar, untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak rakyat yang sesungguhnya," ujarnya.
Pembenahan LPG 3 Kg Masih Berlangsung
Selain solar subsidi, pemerintah juga tengah berupaya memperbaiki distribusi LPG 3 kg agar lebih terkontrol dan tidak mengalami lonjakan harga yang tidak wajar. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menghapus pengecer di tingkat bawah yang selama ini diduga menjadi penyebab harga LPG 3 kg liar di pasaran.
Bahlil menegaskan bahwa LPG 3 kg seharusnya hanya dijual melalui pangkalan atau agen resmi. Jika ada pihak yang menaikkan harga di luar ketentuan, maka sanksi tegas akan diberlakukan, termasuk pencabutan izin dan denda.
"Kalau harga di pangkalan itu dinaikkan, izin pangkalannya dicabut, dikasih denda, dan kita bisa tahu siapa pemainnya," tegasnya pada Senin (3/2).
Namun, kebijakan ini sempat menimbulkan kelangkaan LPG 3 kg di pasaran, terutama di wilayah Jabodetabek, sehingga masyarakat harus mengantre panjang untuk mendapatkannya.
Menanggapi kondisi ini, Presiden RI Prabowo Subianto akhirnya menginstruksikan Bahlil untuk kembali mengizinkan pengecer berjualan LPG 3 kg guna mengatasi kelangkaan yang terjadi.
Kesimpulan
Rencana Bahlil untuk menertibkan distribusi solar subsidi menjadi langkah lanjutan dari upaya pemerintah dalam memastikan subsidi energi tepat sasaran. Meski berpotensi menimbulkan polemik, ia menegaskan akan tetap maju demi kepentingan rakyat.
Di sisi lain, kebijakan pembenahan LPG 3 kg juga masih dalam proses penyempurnaan setelah sempat menyebabkan kelangkaan. Pemerintah kini mencari keseimbangan antara pengawasan ketat dan ketersediaan di pasaran agar masyarakat tetap bisa mengakses LPG subsidi dengan harga wajar.
Bagaimana respons publik terhadap kebijakan ini? Apakah langkah penertiban distribusi energi akan benar-benar berhasil? Pantau terus perkembangan berita hanya di Sulut1News.com.
Redaksi/Sulut1news.com
0 Komentar