"PWI Pusat tidak pernah mengangkat atau menunjuk Plt Ketua PWI Sulut. Kepemimpinan Vocke tetap sah dan berlanjut sesuai aturan organisasi," ujar Hendry dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (27/2).
Imbauan kepada Anggota PWI Sulut
Hendry mengimbau seluruh anggota PWI di Sulut agar tidak terpengaruh oleh klaim sepihak yang tidak memiliki dasar hukum. Ia menegaskan bahwa informasi yang tidak resmi justru bisa menciptakan kegaduhan di internal organisasi.
"Kami mengingatkan seluruh anggota agar tetap berpegang pada aturan organisasi. Jangan sampai ada pihak-pihak yang mencoba mengganggu stabilitas PWI di daerah dengan manuver-manuver yang bertentangan dengan AD/ART PWI," katanya.
Kepengurusan Sah dan Diakui Negara
Lebih lanjut, Hendry menegaskan bahwa kepengurusannya sebagai Ketua Umum PWI Pusat masih sah dan diakui negara. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-0000341.AH.01.08 Tahun 2023.
"Kepengurusan kami diakui secara resmi oleh negara. Oleh karena itu, seluruh pengurus dan anggota di daerah harus tetap berpegang pada aturan organisasi dan tidak terpengaruh oleh tindakan yang tidak sah," tegasnya.
Langkah Tegas PWI Pusat
Terkait munculnya pihak-pihak yang mengaku sebagai Ketua Umum PWI dan membuat keputusan sepihak, termasuk menunjuk Plt di berbagai daerah, Hendry menegaskan bahwa PWI Pusat akan mengambil langkah hukum yang diperlukan.
"Kami akan menempuh jalur yang sesuai dengan ketentuan hukum dan organisasi untuk menjaga integritas PWI. Tidak boleh ada pihak yang sewenang-wenang mengatasnamakan PWI dan membuat keputusan tanpa dasar yang sah," ujar Hendry.
PWI Pusat, lanjutnya, akan terus menjaga profesionalisme organisasi serta memastikan kepengurusan di daerah tetap berjalan dengan baik sesuai prosedur yang berlaku.
Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan seluruh anggota PWI Sulut tetap solid dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang dapat mengganggu stabilitas organisasi.
(EL)
0 Komentar