Pernyataan ini disampaikan Voucke sebagai respons terhadap beredarnya informasi mengenai adanya Pelaksana Tugas (Plt) dalam kepengurusan PWI Minahasa.
“Tidak ada Ketua PWI Minahasa selain Christian Tangkere. Itu berdasarkan hasil Konferensi PWI yang sah, bukan abal-abal,” tegas Voucke dengan nada serius.
Ia menjelaskan bahwa kepengurusan PWI yang sah adalah yang terdaftar dan memiliki pengakuan resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
“Silakan tanyakan kepada pihak yang mengeluarkan SK Plt PWI Minahasa, apakah mereka memiliki AHU dari Kemenkumham? Jika tidak, maka jelas statusnya tidak sah,” ujar Voucke.
Mengenai isu Konferensi Luar Biasa (KLB) yang diduga menjadi dasar munculnya kepengurusan baru, Voucke menegaskan bahwa KLB tersebut tidak memenuhi syarat organisasi dan cacat hukum.
“KLB yang sah harus memiliki kuorum yang sesuai aturan organisasi. Fakta yang ada, KLB ini hanya dihadiri oleh delapan pengurus provinsi, dan itu tidak mencerminkan keputusan yang sah. Siapa pun yang paham organisasi pasti mengerti aturan ini,” terang Ketua PWI Sulut dua periode itu.
Voucke pun mengingatkan masyarakat, termasuk Pemerintah Kabupaten Minahasa, agar bijak dalam menilai legalitas kepemimpinan PWI Minahasa.
“Kami berpegang pada aturan organisasi, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Jangan mudah terpengaruh oleh pihak yang ingin merusak solidaritas dan tatanan organisasi,” imbuhnya.
Ia juga mengimbau seluruh anggota PWI Sulut, khususnya di Kabupaten Minahasa, untuk tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang dinilainya tidak memahami aturan organisasi.
“Saya tegaskan sekali lagi, Christian Tangkere dan jajaran pengurusnya masih merupakan pengurus PWI Kabupaten Minahasa yang sah,” tandas Voucke.
Sementara itu, Ketua PWI Minahasa, Christian Tangkere, turut angkat bicara. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini, tidak ada perubahan dalam kepengurusan PWI Kabupaten Minahasa sebagaimana tertuang dalam SK PWI Sulut No.08/SK/PWI-SULUT/XI/2022. Kepemimpinan ini merupakan hasil Konferensi PWI periode 2022-2025, yang masa jabatannya baru akan berakhir pada November 2025.
“Saya dilantik oleh Ketua PWI Sulut Voucke Lontaan. Jika ada pelanggaran organisasi, maka yang berhak memberhentikan saya adalah Ketua Voucke, bukan pihak lain,” tegas Tangkere yang telah menjabat dua periode sebagai Ketua PWI Minahasa.
Ia juga mengajak seluruh pengurus dan anggota PWI Kabupaten Minahasa untuk tetap solid dan tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah organisasi.
“Mari kita jaga solidaritas dan marwah PWI. Jangan mudah terprovokasi oleh kepentingan segelintir orang yang ingin menghancurkan organisasi ini,” pungkasnya. (EL).
0 Komentar