Acara ini menjadi tonggak penting dalam digitalisasi birokrasi, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Online. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, turut dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemendagri dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), serta penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kemendagri dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) se-Indonesia.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dalam sambutannya mengapresiasi langkah maju ini. Ia menyatakan bahwa implementasi SP2D Online diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penatalayanan kas daerah, sekaligus memperkuat akuntabilitas keuangan di tingkat pemerintah daerah.
“Dengan SP2D Online, proses pencairan dana dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening tujuan, baik perangkat daerah maupun pihak ketiga, kini dapat dilakukan secara real-time. Ini adalah lompatan besar dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan efisien,” ujar Tomsi.
Direktur Utama PT Bank SulutGo, Revino Pepah, turut menandatangani Perjanjian Kerja Sama tersebut. Ia disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Wakil Gubernur Gorontalo, serta kepala BKAD/BPKAD dari berbagai daerah.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Utara, Steven Evans Liow, S.Sos., M.Si., dalam keterangan persnya menjelaskan bahwa keikutsertaan Pemprov Sulut dalam agenda nasional ini merupakan bagian dari komitmen mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel, efektif, dan efisien sebagaimana tertuang dalam visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut.
“SP2D Online adalah langkah konkret menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang terpadu. Ini juga akan mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah,” ujar Liow.
Peluncuran SIPD Online menjadi sinyal kuat bahwa era digitalisasi di sektor pemerintahan terus bergerak maju. Provinsi Sulawesi Utara pun berada di garda depan untuk menjadi bagian dari perubahan tersebut.
(EL)
0 Komentar