Sulut1news.com | Manado – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Persandian berlangsung hangat dan penuh diskusi tajam, Selasa (30/6/2026) di Ruang Rapat Komisi I. Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi I Braien Waworuntu, turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter, serta anggota DPRD lainnya Hendry Walukow dan Eugenia Mantiri.
Dinas Kominfo hadir dipimpin Kepala Dinas Dr. Zainuddin Saleh Hilimi, didampingi Kepala Bidang Cliev Ridel Wangke S.Sos., MAP beserta jajaran staf.
Salah satu sorotan paling tajam datang dari anggota legislatif Hendry Walukow. Ia menekankan peran vital Kominfo sebagai pusat saraf data, informasi, dan wajah publikasi kemajuan Sulawesi Utara, namun justru masih dihadapi kendala kekurangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Kominfo adalah gudang data sekaligus jendela informasi kemajuan daerah. Jika tenaga pelaksananya masih kurang, bagaimana kita bisa memastikan data aman, informasi tersampaikan tepat waktu, dan publikasi berjalan optimal?” tegas Walukow.
Ia pun meminta Dinas Kominfo segera mengajukan kebutuhan penambahan pegawai ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) agar kinerja lembaga ini tidak terhambat kekurangan sumber daya manusia.
Selain soal kekurangan tenaga, rapat juga memanaskan pembahasan mengenai kerjasama dengan media massa. Dewan meminta kejelasan pasti terkait jumlah media yang bermitra dengan Pemprov Sulut, serta menanyakan kabar media yang disebutkan belum terakomodir.
Menjawab hal itu, Kadis Kominfo Dr. Zainuddin Saleh Hilimi menjelaskan bahwa kemitraan dengan media merupakan langkah strategis pemerintah untuk menyebarluaskan kebijakan, program kerja, serta mewujudkan transparansi informasi publik.
“Secara riil saat ini terdapat 90 media yang telah teridentifikasi dan menjalin kerjasama kemitraan dengan Pemprov Sulut. Kami juga terus memantau aktivitas dan kinerja pemberitaan masing-masing mitra,” jelas Zainuddin.
Mengenai adanya pihak yang menyatakan belum terakomodir, ia menyatakan hal itu disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan kebutuhan penyebaran informasi. “Kami juga akan terus melakukan evaluasi berkala agar kerja sama ini tetap berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak terjadi tumpang tindih,” tambahnya.
Rapat ini menegaskan bahwa penguatan Dinas Kominfo—baik dari sisi jumlah pegawai, pengelolaan data, maupun tata kelola kemitraan media—adalah kunci utama agar masyarakat Sulawesi Utara senantiasa mendapatkan informasi yang akurat, cepat, dan terbuka mengenai langkah-langkah pemerintah daerah. (Mar10)
