Sulut1news.com, Manado – Di tengah ketidakpastian ekonomi global, menetapkan arah baru pembangunan Sulawesi Utara tahun 2026: mengunci inflasi tetap rendah, mempercepat digitalisasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih agresif dan inklusif.
Arahan strategis itu disampaikan dalam High Level Meeting (HLM) yang mempertemukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), TP2DD, TP2ED, TPAKD, dan KDEKS di Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Senin (23/02/2026). Pertemuan tersebut dihadiri para bupati dan wali kota se-Sulut sebagai bentuk konsolidasi lintas sektor menghadapi tantangan 2026.
Data 2025 menunjukkan kinerja ekonomi Sulawesi Utara tumbuh 5,66 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,11 persen. Capaian ini menjadi modal kuat memasuki tahun 2026.
Di sisi lain, inflasi tahunan (year-on-year) Sulut hingga Desember 2025 tercatat 1,23 persen—angka yang relatif terkendali. Namun, Gubernur menegaskan bahwa stabilitas harga tetap menjadi prioritas utama.
Sepuluh komoditas utama penyumbang inflasi telah dipetakan. Beras menyumbang 0,49 persen dan kelompok pendidikan tinggi 0,25 persen, menjadi dua kontributor terbesar.
“Pertumbuhan harus berkualitas. Inflasi wajib kita kendalikan agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” tegas Gubernur.
Untuk menjaga stabilitas harga, Pemprov Sulut menyiapkan langkah konkret:
- Penguatan ketahanan pangan, khususnya peningkatan produktivitas padi melalui teknologi dan mekanisasi.
- Optimalisasi BUMD Pangan sebagai offtaker sekaligus stabilisator harga.
- Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar, termasuk pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) secara tepat sasaran saat terjadi gejolak harga.
Pendekatan ini menempatkan pemerintah daerah bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai aktor aktif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga.
Dalam forum tersebut, Gubernur merumuskan empat pilar utama transformasi ekonomi Sulut:
1️⃣ Transformasi Digital
Digitalisasi pendapatan dan belanja daerah dipercepat, termasuk integrasi pembayaran publik dan perluasan QRIS untuk UMKM serta sektor pariwisata. Digitalisasi distribusi pangan juga menjadi bagian penting untuk efisiensi dan transparansi rantai pasok.
2️⃣ Pertumbuhan Ekonomi Agresif
Gubernur menginstruksikan percepatan realisasi APBD, akselerasi investasi PMA/PMDN, serta hilirisasi industri manufaktur guna menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja baru.
3️⃣ Akses Keuangan Inklusif
Melalui TPAKD, akses pembiayaan bagi petani, nelayan, UMKM, dan kelompok rentan diperluas. Literasi keuangan digital juga diperkuat agar masyarakat siap beradaptasi dengan sistem ekonomi modern.
4️⃣ Penguatan Ekonomi Syariah
Industri halal dan integrasi ekonomi syariah dengan sektor unggulan seperti pariwisata dan pertanian akan didorong untuk membuka pasar baru, baik domestik maupun internasional.
Kolaborasi Jadi Kunci
Gubernur menegaskan, keberhasilan strategi 2026 tak bisa berjalan sendiri. Sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, OJK, perbankan, pelaku usaha, akademisi, media, hingga masyarakat menjadi faktor penentu.
“Kita harus bergerak bersama secara terukur dan fokus untuk memastikan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara tetap terjaga,” ujar Yulius.
Dengan kombinasi stabilitas harga, digitalisasi sistem keuangan daerah, serta dorongan investasi dan hilirisasi, Sulawesi Utara diproyeksikan tidak hanya tumbuh lebih tinggi, tetapi juga lebih inklusif dan berkelanjutan.
Langkah 2026 ini menjadi sinyal bahwa Sulut tak sekadar bertahan menghadapi dinamika global—melainkan bersiap melaju lebih cepat.
(EL)
