Sulut1news.com, Manado – Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Utara menjadi perhatian serius anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Royke Roring menegaskan pentingnya keselarasan antara aturan tingkat provinsi dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten dan kota. Hal ini disampaikannya dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTRW Provinsi di Ruang Serbaguna DPRD Sulut, Senin (8/6/2026).
Royke mengemukakan kekhawatiran yang sering muncul dalam proses perencanaan wilayah: risiko ketidaksesuaian yang dapat menghambat pembangunan di lapangan. Ia mencontohkan sejumlah daerah seperti Kota Manado dan Kabupaten Minahasa yang telah memiliki dokumen RTRW yang jelas dan telah ditetapkan, sementara Minahasa Utara bahkan hampir menyelesaikan proses penyusunannya.
“Apakah usulan RTRW dari kabupaten dan kota tidak akan berubah saat dibahas di tingkat provinsi? Jangan sampai nanti terjadi ketidaksesuaian yang justru mempersulit pelaksanaan pembangunan. Perencanaan harus satu kesatuan yang utuh, tidak boleh saling bertentangan,” tanya Royke dalam rapat tersebut.
Ia menekankan bahwa sinkronisasi menjadi kunci agar setiap kebijakan pembangunan dapat berjalan lancar, tidak menimbulkan sengketa, dan memastikan pemanfaatan ruang berjalan teratur dan terencana.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Hukum Provinsi Sulut, Dr. Budi Paskah Yanti Putri, memberikan kepastian bahwa dokumen yang sedang dibahas telah disusun secara terintegrasi. Ia menegaskan tidak ada perubahan mendasar yang dapat menimbulkan ketidaksesuaian dengan rencana yang telah disusun oleh daerah.
“Semua dokumen telah melalui proses sinkronisasi secara menyeluruh. Tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan apa yang telah disusun dan ditetapkan oleh kabupaten dan kota. Semua disusun sebagai satu kesatuan sistem perencanaan wilayah,” jelasnya.
Rapat pembahasan dipimpin oleh Ketua Panitia Khusus Ranperda RTRW, Henry Walukow, didampingi Wakil Ketua DPRD Royke Anter dan sejumlah anggota dewan. Dari unsur eksekutif turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Tahlis Gallang, beserta jajaran terkait.
Dengan tercapainya kesepahaman ini, diharapkan Perda RTRW Provinsi nantinya dapat menjadi acuan yang jelas, seragam, dan mendukung percepatan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan di seluruh penjuru Sulawesi Utara. (MARS)
