Sulut1news.com, Manado – Proses penanganan pascabencana alam di Pulau Siau terus mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut). Di bawah arahan langsung Gubernur Sulut, Yulius Selvanus Komaling (YSK), penanganan tidak hanya difokuskan pada bantuan darurat dan perawatan medis, tetapi juga pada perlindungan hak-hak dasar masyarakat terdampak.
Selain distribusi bantuan kebutuhan pokok yang terus berjalan tanpa henti, Pemprov Sulut menghadirkan layanan yang menyentuh langsung kebutuhan paling mendasar korban bencana. Terbaru, perhatian pemerintah menyasar kelengkapan dokumen kependudukan bagi korban banjir bandang asal Siau yang masih menjalani perawatan medis.
Sebanyak 10 korban banjir bandang yang dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Malalayang, Manado, menerima KTP elektronik dan Kartu Keluarga, Senin (12/1/2026). Penyerahan dokumen dilakukan langsung di lingkungan rumah sakit sebagai bentuk pelayanan jemput bola dari Pemprov Sulut.
Langkah ini menegaskan komitmen Gubernur Yulius Selvanus bahwa dalam kondisi darurat sekalipun, hak-hak sipil warga negara tidak boleh terabaikan. Kepastian administrasi menjadi krusial agar para korban dapat mengakses layanan kesehatan lanjutan, bantuan sosial, serta program pemulihan pascabencana tanpa hambatan birokrasi.
“Di saat korban masih berjuang memulihkan kondisi fisik dan psikologis, negara tidak boleh menambah beban mereka dengan urusan administratif,” menjadi prinsip yang tercermin dari kebijakan ini.
Pendekatan pelayanan langsung di rumah sakit menunjukkan wajah kepemimpinan yang responsif dan berpihak pada kemanusiaan. Pemprov Sulut memilih hadir mendekat ke warga, bukan menunggu warga datang di tengah keterbatasan dan trauma yang mereka alami.
Di bawah kepemimpinan Gubernur YSK, penanganan bencana dimaknai secara lebih utuh. Tidak hanya menyelamatkan nyawa dan memberikan perawatan medis, tetapi juga memulihkan martabat, rasa aman, dan kepastian hukum bagi masyarakat terdampak. Identitas kependudukan dipandang sebagai fondasi penting perlindungan warga negara dalam situasi krisis.
Di ruang-ruang perawatan RSUP Malalayang, kehadiran Pemprov Sulut terasa nyata. Negara hadir bukan hanya melalui tenaga kesehatan dan bantuan kemanusiaan, tetapi juga melalui kepastian administrasi yang menguatkan pesan bahwa para korban tidak berjalan sendiri dalam proses pemulihan.
ELVIS
