Sulut1news.com, Manado – Pengelolaan sektor pendidikan di Sulawesi Utara yang dibebani anggaran raksasa mencapai lebih dari Rp1 triliun menjadi perhatian utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulut. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Louis Carl Schramm, memimpin pembahasan mendalam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulut, Senin (11/5/2026), guna memastikan setiap rupiah anggaran berjalan tepat sasaran dan memiliki arah pembangunan yang jelas.
Di Ruang Komisi III DPRD Sulut, Louis Carl Schramm menegaskan bahwa fungsi pengawasan legislatif tidak hanya sebatas melihat laporan penggunaan dana, tetapi lebih jauh lagi memastikan adanya cetak biru atau peta jalan pendidikan yang kuat untuk masa depan.
“Kami berdiskusi mendalam terkait kinerja Dinas Pendidikan. Hal paling mendasar yang ingin kami ketahui adalah bagaimana roadmap atau peta jalan pendidikannya, seperti apa rencana kerja ke depannya, dan langkah-langkah strategis apa saja yang disiapkan untuk memajukan kualitas pendidikan di Sulut,” ungkap Louis, menegaskan pentingnya perencanaan yang matang dan terukur.
Rincian Anggaran Raksasa: Fokus Utama Kesejahteraan Guru
Menjawab seluruh pertanyaan dan sorotan anggota dewan, Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulut, Dr. Femmy J. Suluh, memaparkan rincian lengkap penggunaan dan realisasi anggaran tahun anggaran 2026. Ia melaporkan bahwa pada Triwulan I tahun ini, Dinas Pendidikan menjalankan 4 program utama, 11 kegiatan, dan 44 subkegiatan dengan total pagu anggaran mencapai Rp1.058.010.000.000 (Satu Triliun Lima Puluh Delapan Miliar Sepuluh Juta Rupiah).
Hingga akhir April 2026, realisasi penyerapan anggaran telah mencapai angka 30,2 persen. Femmy menjelaskan secara rinci bahwa porsi terbesar dari anggaran fantastis ini memang dialokasikan untuk pemenuhan hak dan kesejahteraan para pendidik, yang menjadi tulang punggung kemajuan pendidikan.
“Sebagian besar anggaran tahun ini memang kami fokuskan untuk belanja gaji dan tunjangan, nilainya mencapai Rp534 miliar. Dari pos ini saja, realisasi penyerapannya hingga saat ini sudah mencapai 34 persen,” jelas Femmy.
Lebih jauh, ia merinci komposisi Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang menjadi penopang utama operasional pendidikan, antara lain:
– Tambahan penghasilan guru: Rp191 miliar
– Tunjangan kinerja guru: Rp71 miliar
– Belanja rutin dan operasional kantor: Rp443 juta
– Belanja kegiatan penunjang: Meliputi rapat, perjalanan dinas, kebutuhan operasional sekolah, hingga persiapan program unggulan magang ke Jepang.
Tidak Ada Belanja Modal, Fokus pada Layanan & Kualitas
Satu poin penting lainnya yang disampaikan dalam rapat tersebut adalah terkait alokasi pembangunan fisik atau belanja modal. Femmy Suluh menegaskan bahwa untuk tahun anggaran 2026, Dinas Pendidikan Provinsi Sulut tidak lagi memiliki alokasi belanja modal.
Kebijakan ini dilakukan agar seluruh sumber daya yang ada dapat dipusatkan sepenuhnya pada peningkatan pelayanan, kesejahteraan pendidik, dan kualitas proses belajar mengajar. Adapun kebutuhan pembangunan sarana prasarana, menurutnya, kini sepenuhnya masuk ke dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan akan dicatat melalui mekanisme rekonsiliasi terpisah.
“Secara keseluruhan, capaian realisasi anggaran kami per hari ini berada di angka 30,2 persen. Kami terus berupaya mempercepat penyerapan sekaligus menjaga akuntabilitas agar program-program pendidikan berjalan efektif di lapangan,” tambah Femmy.
Rapat ini menjadi bukti nyata sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mengawal pendidikan. Di tengah anggaran yang sangat besar, Komisi IV DPRD Sulut memastikan bahwa setiap kebijakan dan pengeluaran negara benar-benar berdampak langsung pada peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik di Bumi Nyiur Melambai. (MARS)
