Sulut1news.com, Manado – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memasuki babak baru dalam penataan pertambangan rakyat. Gubernur Yulius Selvanus Komaling (YSK) memastikan Surat Keputusan (SK) Menteri ESDM terkait 63 Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Sulawesi Utara telah resmi diterima dan siap ditindaklanjuti ke tahap regulasi daerah.
Kepastian tersebut disampaikan YSK di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Senin (2/3/2026). Namun, bukan sekadar pengumuman administratif, Gubernur menegaskan bahwa momentum ini akan menjadi titik tolak pembenahan tata kelola tambang rakyat yang selama ini menghadapi berbagai persoalan, mulai dari legalitas, pengawasan, hingga dampak lingkungan.
Menurut YSK, SK dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi landasan hukum bagi pemerintah provinsi untuk segera menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai aturan turunan.
“SK Menteri ESDM terkait 63 WPR Provinsi Sulawesi Utara sudah sah. Ini akan kami turunkan menjadi Peraturan Gubernur dan akan dibahas besok,” ujar YSK.
Ia menekankan, meski dokumen resmi baru diterima hari ini, pembahasan internal sebenarnya telah dilakukan sebelumnya sebagai bagian dari kesiapan administrasi dan teknis. Artinya, pemerintah provinsi tidak memulai dari nol.
“Kalau tugas pemerintah pusat sudah selesai, maka tugas daerah yang melanjutkan, terutama terkait pengaturan teknis di lapangan,” jelasnya.
Langkah cepat ini dinilai penting agar legalisasi wilayah tambang rakyat tidak berhenti pada tataran dokumen, melainkan benar-benar memberikan kepastian hukum bagi masyarakat penambang.
Penetapan 63 WPR membuka peluang besar bagi penambang rakyat untuk beroperasi secara sah dan terorganisir. Dengan status resmi, aktivitas pertambangan rakyat diharapkan tidak lagi berada di wilayah abu-abu yang rawan konflik, praktik ilegal, maupun eksploitasi tanpa kontrol.
Namun di sisi lain, YSK menyadari bahwa legalisasi juga menuntut pengawasan ketat. Pemerintah provinsi berkomitmen memastikan kegiatan pertambangan tetap memperhatikan aspek keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, dan kontribusi ekonomi daerah.
Untuk itu, Gubernur akan segera mengundang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna membahas langkah strategis implementasi, termasuk pengawasan dan penegakan aturan.
“Besok saya akan mengundang Forkopimda untuk membahas salah satunya SK 63 WPR dari Menteri ESDM. Kita akan bahas langkah-langkahnya seperti apa,” tegasnya.
YSK menegaskan bahwa kebijakan ini bukan semata urusan administrasi pertambangan, melainkan bagian dari keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil yang menggantungkan hidup pada sektor tambang rakyat.
“Kita semua di sini untuk rakyat,” ujarnya.
Dengan terbitnya SK ini, Pemprov Sulut dihadapkan pada dua misi besar sekaligus: mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis tambang rakyat yang legal dan tertib, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan berkelanjutan.
Jika regulasi turunan dapat dirampungkan dalam waktu cepat dan implementasinya diawasi secara konsisten, 63 WPR ini berpotensi menjadi model penataan tambang rakyat yang lebih tertib, berkeadilan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Utara.
(EL)
