Sulut1news.com, Jakarta – Pemerintah menegaskan penguatan distribusi rantai pasok pangan sebagai strategi utama dalam mengendalikan inflasi pascabencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah terganggunya produksi dan jalur distribusi akibat bencana.
Bencana alam yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh telah berdampak signifikan terhadap sektor pangan nasional. Gangguan produksi, terhambatnya jalur distribusi, hingga meningkatnya biaya logistik memicu keterbatasan pasokan dan berpotensi menekan inflasi pangan apabila tidak segera ditangani secara terintegrasi.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Ferry Irawan, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi di daerah terdampak bencana. Salah satu fokus utama adalah memberikan perlakuan khusus dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha dan petani terdampak.
“Kebijakan tersebut meliputi pemberian grace period, restrukturisasi kredit, relaksasi persyaratan agunan tambahan, kemudahan administratif, kebijakan klaim penjaminan, percepatan penyaluran KUR baru, hingga keringanan suku bunga atau marjin KUR,” ujar Ferry dalam rilis resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (7/1/2026).
Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mempercepat perbaikan infrastruktur dan akses jalan guna mengamankan jalur distribusi pangan. Upaya lain yang dilakukan meliputi pemanfaatan dan penguatan cadangan pangan pemerintah (buffer stock), penyaluran bantuan sosial berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta bantuan pemulihan produksi pertanian berupa benih, pupuk, alat pertanian, dan rehabilitasi lahan.
Menurut Ferry, penguatan distribusi pangan pascabencana tidak dapat dilakukan secara parsial atau sektoral. Sinergi lintas sektor, khususnya melibatkan BUMN logistik, pelaku usaha, dan komunitas petani, menjadi kunci agar rantai pasok tetap berjalan efektif.
“Pemerintah mendorong peran aktif BUMN logistik untuk bekerja sama dengan mitra usaha dan komunitas petani agar biaya logistik dapat ditekan dan harga pangan tetap stabil,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, pemerintah mendorong kolaborasi antara PT Pos Indonesia dan Rumah Tani Nusantara. Kerja sama ini ditujukan untuk memastikan penyaluran komoditas pangan dari sentra produksi ke wilayah terdampak dapat berjalan cepat, merata, dan efisien.
“Secara kemanusiaan kita sangat empati. Namun setelah masa tanggap darurat selesai, aktivitas ekonomi harus kembali berjalan. Untuk itu, Kemenko Perekonomian sangat menyambut baik kerja sama ini,” kata Ferry.
Melalui kolaborasi tersebut, PT Pos Indonesia akan mengoptimalkan jaringan logistik nasional hingga layanan last mile ke wilayah pedesaan dan daerah sulit dijangkau. Sementara itu, Rumah Tani Nusantara berperan dalam pendampingan budidaya petani, penyerapan hasil panen, serta kerja sama pemasaran dengan pelaku usaha di berbagai daerah.
Sinergi dari hulu ke hilir ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan pasokan, menekan volatilitas harga pangan, serta mendukung pengendalian inflasi secara berkelanjutan.
Ke depan, pemerintah berkomitmen memperluas model kolaborasi serupa dengan BUMN logistik di berbagai wilayah. Penguatan sistem logistik nasional akan didukung melalui integrasi data distribusi, pemantauan pasokan dan harga, serta koordinasi lintas sektor yang lebih solid guna mempercepat pemulihan ekonomi daerah pascabencana.
“Apa yang sudah kita lakukan semoga bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kita harapkan aktivitas ekonomi dapat kembali berjalan normal,” pungkas Ferry.
Redaksi Sulut1news
