Sulut1news.com, Jakarta – Situasi keamanan di kembali memanas. Dalam waktu hampir bersamaan, pasukan keamanan pemerintah menghadapi dua ancaman berbeda: serangan kelompok teroris (ISIS/ISIL) di wilayah timur dan bentrokan sengit dengan milisi pro-rezim lama, Saraya Al Jawad, di kawasan pesisir barat.
Perkembangan ini memunculkan kekhawatiran akan kembalinya instabilitas berskala luas di tengah masa transisi politik pasca lengsernya .
Di kota pesisir , aparat keamanan terlibat baku tembak dengan milisi Saraya Al Jawad. Bentrokan tersebut menewaskan sedikitnya empat orang. Media pemerintah melaporkan korban terdiri dari satu personel keamanan, komandan Saraya Al Jawad, serta dua anggota milisi.
Kementerian Dalam Negeri Suriah menuding Saraya Al Jawad secara sistematis melakukan aksi kekerasan, termasuk pembunuhan, pengeboman, dan penargetan perayaan publik guna menciptakan kekacauan.
Saraya Al Jawad sendiri tergolong kelompok baru, dibentuk pada Agustus 2025, beberapa bulan setelah Assad dilengserkan. Milisi ini disebut memiliki kedekatan dengan Brigadir Jenderal , salah satu figur militer paling berpengaruh di era pemerintahan sebelumnya.
Kemunculan kelompok ini dinilai sebagai indikasi bahwa sisa-sisa loyalis rezim lama belum sepenuhnya kehilangan pengaruh.
Sementara itu, di Provinsi , kelompok ISIS melancarkan serangan terkoordinasi terhadap sejumlah pos keamanan di kota dan wilayah Al Sabahiyah.
Serangan tersebut menewaskan satu tentara di Al Mayadin dan empat personel keamanan di Al Sabahiyah. Sehari berselang, ISIS mengklaim bertanggung jawab atas rangkaian serangan tersebut.
Klaim itu mempertegas bahwa ISIS masih memiliki kapasitas operasi meski selama beberapa tahun terakhir dinyatakan melemah akibat operasi militer intensif dan tekanan internasional.
Munculnya kekerasan hampir bersamaan di dua wilayah berbeda—pesisir barat dan timur Suriah—menimbulkan spekulasi di kalangan analis.
Pakar keamanan strategis asal Yordania, Brigadir Jenderal Munir Al Hariri, menyebut kebangkitan kembali kelompok-kelompok bersenjata ini sebagai sesuatu yang “mencurigakan” dan membuka kemungkinan adanya manipulasi atau dukungan eksternal.
Sementara itu, peneliti politik Damaskus, Bassam Al Suleiman, menilai lonjakan kekerasan berkaitan erat dengan dinamika transisi kekuasaan dan perubahan konfigurasi keamanan nasional.
Menurutnya, ISIS memanfaatkan celah keamanan akibat pergeseran kendali wilayah dan penarikan pasukan Amerika Serikat dari sejumlah titik strategis.
Gelombang kekerasan ini menjadi ujian serius bagi pemerintahan transisi Suriah. Di satu sisi, mereka harus menghadapi ancaman ideologi ekstrem ISIS yang terus mencari momentum kebangkitan. Di sisi lain, residu konflik internal dari loyalis rezim lama juga belum sepenuhnya padam.
Jika situasi ini tidak segera dikendalikan, Suriah berisiko kembali terjerumus dalam siklus konflik berkepanjangan—menggagalkan harapan stabilitas yang sempat muncul setelah perubahan kepemimpinan nasional.
(EL)
