Sulut1news.com, Damaskus – Timur Tengah berpotensi memasuki babak baru setelah Presiden Suriah Ahmed Al Sharaa mengungkapkan bahwa pemerintahannya tengah mengupayakan tercapainya kesepakatan keamanan dengan Israel. Langkah tersebut menjadi sinyal penting bahwa Damaskus mulai mengedepankan jalur diplomasi untuk meredakan ketegangan yang selama bertahun-tahun membayangi kawasan.
Dalam wawancara pada program Al Muqabala yang dikutip Al Jazeera, Ahmed Al Sharaa menyatakan bahwa proses negosiasi berlangsung secara aktif dengan melibatkan sejumlah negara sebagai mediator. Menurutnya, pembicaraan tersebut tidak hanya bertujuan menghentikan eskalasi militer, tetapi juga membuka peluang terciptanya perdamaian yang lebih luas di kawasan Timur Tengah.
“Kami berharap kesepakatan keamanan dengan Israel ini menjadi pintu masuk menuju perdamaian yang komprehensif. Namun, perjanjian tersebut tidak akan mengorbankan hak kedaulatan Suriah atas Dataran Tinggi Golan,” ujar Al Sharaa.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu sinyal diplomatik paling terbuka yang pernah disampaikan pemerintahan baru Suriah sejak Al Sharaa mengambil alih kepemimpinan negara pada Desember 2024, menyusul berakhirnya pemerintahan Bashar al-Assad.
Al Sharaa menjelaskan bahwa negosiasi dilakukan sebagai upaya mencegah bentrokan bersenjata yang lebih luas antara Suriah dan Israel. Dalam beberapa bulan terakhir, wilayah Suriah bagian selatan masih menjadi titik rawan akibat serangan udara yang diklaim Israel sebagai operasi untuk mencegah ancaman kelompok bersenjata yang didukung Iran.
Situasi keamanan tersebut dinilai berpotensi menyeret kedua negara ke dalam konflik yang lebih besar apabila tidak diimbangi dengan jalur komunikasi politik.
Karena itu, pemerintah Suriah memilih mengedepankan diplomasi sebagai instrumen utama untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus mengurangi risiko konfrontasi langsung.
Meski membuka ruang dialog, Damaskus menegaskan bahwa isu Dataran Tinggi Golan tetap menjadi prinsip yang tidak dapat ditawar.
Wilayah strategis tersebut diduduki Israel sejak Perang Enam Hari tahun 1967 dan kemudian dianeksasi secara sepihak pada 1981. Namun, sebagian besar komunitas internasional masih menganggap Golan sebagai wilayah Suriah yang diduduki.
Bagi pemerintah Suriah, setiap bentuk kesepakatan keamanan harus tetap menghormati hak kedaulatan negara atas kawasan tersebut.
Sejumlah pengamat menilai langkah Damaskus mencerminkan perubahan pendekatan dalam kebijakan luar negeri Suriah. Setelah bertahun-tahun dilanda perang saudara dan isolasi diplomatik, pemerintahan baru tampak berupaya memulihkan hubungan dengan negara-negara kawasan melalui jalur politik dan negosiasi.
Jika proses ini menghasilkan kesepakatan, dampaknya diperkirakan tidak hanya mengurangi ketegangan di perbatasan Suriah-Israel, tetapi juga berpotensi memengaruhi dinamika keamanan regional, termasuk hubungan negara-negara Arab dengan Israel yang dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami perubahan.
Meski demikian, jalan menuju perdamaian diperkirakan masih panjang. Persoalan status Dataran Tinggi Golan, keamanan perbatasan, hingga kepentingan berbagai kekuatan regional dan internasional masih menjadi tantangan besar yang harus diselesaikan melalui diplomasi berkelanjutan.
Dengan demikian, keberhasilan atau kegagalan perundingan ini akan menjadi salah satu penentu arah baru stabilitas politik dan keamanan di Timur Tengah dalam beberapa tahun mendatang.Bila ditujukan untuk media online, naskah ini juga cocok dipadukan dengan judul seperti “Suriah Ubah Haluan: Dari Medan Perang ke Meja Perundingan dengan Israel” atau “Babak Baru Timur Tengah, Suriah Pilih Diplomasi demi Redam Konflik dengan Israel”.
Redaksi Sulut1News
