Sulut1news.com, Jakarta – Iran memasuki babak baru dalam kepemimpinan nasionalnya. Majelis Pakar Kepemimpinan Iran secara resmi menunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi ketiga Republik Islam Iran, menggantikan ayahnya, , yang dilaporkan gugur akibat serangan militer Amerika Serikat dan Israel pada akhir Februari 2026.
Penetapan Mojtaba Khamenei dilakukan melalui pemungutan suara Majelis Pakar Kepemimpinan dengan dukungan lebih dari 85 persen anggota, sebagaimana diatur dalam Pasal 107 dan 108 Konstitusi Republik Islam Iran. Masa jabatan pemimpin tertinggi tersebut ditetapkan selama delapan tahun.
Informasi tersebut disampaikan melalui pernyataan resmi Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta yang diterima redaksi pada Senin (9/3/2026).
Dalam pernyataan itu ditegaskan bahwa transisi kepemimpinan Iran berlangsung stabil dan terkendali, meskipun negara tersebut sedang berada dalam konflik militer yang memanas dengan Amerika Serikat dan Israel.
Operasi Militer Langsung Dilanjutkan
Tidak lama setelah penetapan pemimpin baru, Iran langsung mengaktifkan kembali operasi militernya terhadap Israel.
Teheran menyatakan telah melaksanakan tahap ke-30 dari operasi militer bertajuk “Operasi Janji Setia 4” (Va’deh Sadegh-4) di bawah komando Mojtaba Khamenei.
Operasi tersebut disebut menyasar wilayah yang dikuasai Israel, sebagai respons atas serangan udara yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap sejumlah target di Iran dalam beberapa pekan terakhir.
“Pagi ini tahap ke-30 dari Operasi Janji Setia 4 dilaksanakan di bawah komando kepemimpinan Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei terhadap wilayah-wilayah zionis Israel,” demikian pernyataan resmi Kedutaan Iran.
Iran Klaim Ribuan Korban Sipil
Iran juga memaparkan dampak besar yang ditimbulkan dari serangan militer Amerika Serikat dan Israel selama sepuluh hari terakhir.
Menurut data yang disampaikan Kedutaan Iran:
- Lebih dari 1.300 anak-anak dan warga sipil dilaporkan tewas
- 9.669 target sipil hancur, termasuk
- 7.943 unit rumah tinggal
- fasilitas kesehatan
- sekolah
- infrastruktur energi
Selain itu, Iran juga menyoroti serangan terhadap kapal perang yang sedang berlayar menuju India atas undangan resmi .
Menurut pernyataan Kedubes Iran, kapal tersebut tidak bersenjata ketika diserang di perairan internasional tanpa peringatan.
Teheran menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional serta ancaman terhadap keamanan pelayaran global.
Iran Tutup Pintu Diplomasi dengan Washington
Dalam pernyataan yang sama, Iran menegaskan bahwa jalur diplomasi dengan Amerika Serikat untuk sementara ditutup.
Teheran menilai Washington telah tiga kali melakukan pengkhianatan diplomatik, yaitu:
- Penarikan sepihak AS dari pada 2018
- Serangan militer pada Juni 2025
- Serangan terbaru pada 28 Februari 2026, yang terjadi setelah putaran kedua perundingan
Atas dasar tersebut, Iran menyatakan memiliki hak legal untuk mempertahankan diri sesuai dengan Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
“Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran akan menggunakan seluruh kemampuan dan kapasitasnya untuk menghadapi agresi kriminal ini hingga agresi tersebut dihentikan, atau hingga Dewan Keamanan PBB menjalankan tanggung jawabnya,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
Iran juga mengutuk keras serangan terhadap fasilitas sipil seperti pesawat penumpang dan fasilitas penyulingan air laut di Pulau Qeshm, serta menyerukan komunitas internasional untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut.
Redaksi Sulut1News
