Sulut1news.com, Manado – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengambil langkah besar dalam melindungi warganya yang bekerja di luar negeri. Jumat (24/4/2026), Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Muktharudin.
Penandatanganan ini menjadi bukti nyata komitmen bersama untuk menghadirkan sistem perlindungan yang terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan, sekaligus menekan potensi masalah yang sering dihadapi PMI di negara penempatan.
Amanat Presiden Prabowo: Fokus Kompetensi dan Legalitas
Dalam kesempatannya, Menteri Muktharudin menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah pusat menargetkan transformasi besar di mana pekerja migran Indonesia tidak hanya sekadar bekerja, tetapi memiliki daya saing tinggi dan berangkat melalui jalur yang legal.
“Ini adalah amanat Presiden. Kami akan operasionalkan secara maksimal dengan dukungan penuh Pemda. Tujuannya jelas, agar setiap tenaga kerja yang berangkat sudah melalui prosedur sah, memiliki keahlian mumpuni, dan siap bersaing di kancah internasional,” ujar Muktharudin.
Sulut Siap Dukung Program Pusat
Merespons hal tersebut, Gubernur Yulius Selvanus menyambut sangat positif inisiatif strategis ini. Ia menilai kerja sama ini sangat krusial mengingat Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi penyumbang tenaga kerja yang cukup besar, termasuk ke negara maju seperti Jepang.
Gubernur menekankan bahwa sinergi antara pusat dan daerah akan membantu masyarakat mempersiapkan diri secara matang, mulai dari pembekalan keterampilan hingga pemahaman prosedur hukum.
“Kami sangat berterima kasih atas inisiatif Bapak Menteri. Kerja sama ini tentu akan sangat membantu warga Sulut yang ingin bekerja di luar negeri secara legal dan terarah,” ujar Gubernur Yulius.
“Komitmen ini memastikan bahwa setiap warga kita mendapatkan perlindungan maksimal dan tata kelola yang lebih baik selama mereka berada di luar negeri. Mereka bukan dibiarkan begitu saja, tapi didampingi dan dijaga hak-haknya,” tegasnya.
Sinergi Lintas Sektor Jadi Kunci Sukses
Acara penandatanganan berlangsung khidmat dan dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi dari kedua belah pihak. Menteri Muktharudin hadir didampingi Sekretaris Jenderal dan jajaran Eselon I BP2MI.
Sementara itu, Gubernur Yulius didampingi oleh Plh. Sekretaris Provinsi Denny Mangala, serta para Kepala Dinas terkait seperti Tenaga Kerja, Kominfo, Pendidikan, dan Kesehatan.
Keterlibatan lintas sektor ini menunjukkan bahwa perlindungan PMI bukan hanya tugas dinas ketenagakerjaan, melainkan tanggung jawab bersama yang menyangkut aspek hukum, sosial, hingga kesehatan.
Dengan ditandatanganinya dokumen kerja sama ini, diharapkan masa depan pekerja migran asal Sulawesi Utara akan semakin cerah, terlindungi, dan sejahtera.
(EL)
