Sulut1news.com, Manado – Kabar gembira dan dinanti‑nantikan akhirnya tiba. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara resmi menyalurkan dana Gaji ke‑13 Tahun 2026, menyusul arahan langsung Gubernur Yulius Selvanus Komaling (YSK) agar hak seluruh aparatur negara segera direalisasikan. Sebesar Rp70 miliar anggaran telah disiapkan dan mulai dicairkan Kamis (4/6/2026), memberikan angin segar bagi total 16.579 penerima yang mencakup PNS, CPNS, PPPK, PPPK Paruh Waktu, hingga pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulut.
Pencairan dana ini bukan sekadar pemenuhan hak rutin, melainkan strategi pemerintah daerah untuk membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat menjelang tahun ajaran baru, sekaligus menjadi pendorong utama perputaran roda ekonomi daerah di tengah dinamika ekonomi saat ini.
Gubernur Yulius Selvanus Komaling menegaskan bahwa pencairan ini merupakan wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan aparatur yang telah mengabdi bagi pembangunan daerah. Momen pencairan yang berdekatan dengan persiapan masuk sekolah pun dinilai sangat tepat sasaran.
“Gaji ketiga belas ini kami salurkan untuk membantu meringankan beban persiapan menghadapi tahun ajaran baru, sekaligus sebagai bentuk apresiasi dan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh ASN dan pejabat negara di Sulawesi Utara,” ujar Gubernur Yulius Selvanus.
Namun demikian, Yulius juga memberikan pesan bijak kepada seluruh penerima agar memanfaatkan dana tersebut secara bertanggung jawab. Ia berharap dana ini benar‑benar digunakan untuk kebutuhan prioritas keluarga, terutama pendidikan, dan bukan untuk konsumsi yang tidak perlu.
“Gunakan dengan tepat sasaran, bermanfaat, dan berdampak bagi keluarga. Jangan digunakan untuk hura‑hura semata,” tegasnya mengingatkan.
Sementara itu, Sekretaris Provinsi Sulut, Tahlis Gallang, melaporkan bahwa seluruh proses persiapan administrasi dan verifikasi data melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) telah rampung 100 persen. Tidak ada lagi hambatan birokrasi, sehingga dana langsung dikirim ke rekening masing‑masing penerima.
“Seluruh proses rekonsiliasi dan administrasi perangkat daerah telah selesai dilaksanakan. Per hari ini, Kamis 4 Juni 2026, gaji ke‑13 sudah siap dibayarkan dan masuk langsung ke rekening penerima,” jelas Tahlis Gallang.
Besaran yang diterima setiap penerima berbeda‑beda, disesuaikan dengan status kepegawaian dan aturan yang berlaku:
– PNS & CPNS: Mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, serta tambahan penghasilan pegawai sesuai kemampuan fiskal daerah.
– Pejabat Negara & Anggota DPRD: Meliputi uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan.
– PPPK: Diterima secara proporsional sesuai masa kerja dan penghasilan bulanan yang bersangkutan.
– PPPK Paruh Waktu: Mendapatkan sebesar 3/12 dari upah yang biasa diterima setiap bulannya.
Pencairan dana senilai Rp70 miliar ini diprediksi memberikan dampak berganda (multiplier effect) yang positif bagi perekonomian Sulawesi Utara. Dana yang beredar di masyarakat akan meningkatkan daya beli, mendorong aktivitas perdagangan, dan menggerakkan sektor riil.
Pemprov Sulut optimistis, selain meringankan beban biaya pendidikan anak‑anak ASN, aliran dana ini menjadi suntikan energi bagi ekonomi daerah agar tetap tumbuh stabil dan tangguh menghadapi tantangan ekonomi global.
Kini, kegembiraan menyelimuti lingkungan birokrasi dan parlemen Sulawesi Utara. Di bawah kepemimpinan Yulius Selvanus, komitmen untuk menyejahterakan aparatur dan menjaga stabilitas ekonomi daerah terus dibuktikan dengan aksi nyata.
(EL)
