Ranperda melaju ke paripurna setelah pembahasan bersama TAPD, DPRD memberi dukungan sekaligus menegaskan bahwa APBD harus memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Sulut1news.com, Manado – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025 memasuki babak akhir. Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara secara bulat menyatakan menerima dan menyetujui ranperda tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.
Kesepakatan itu tercapai dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin (13/7/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, sementara pihak eksekutif dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Gallang, selaku Ketua TAPD.
Persetujuan seluruh fraksi menjadi sinyal kuat bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2025 dinilai telah memenuhi aspek akuntabilitas dan tata kelola keuangan daerah. Namun, DPRD menegaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak boleh berhenti pada capaian administratif semata, melainkan harus diikuti peningkatan kualitas belanja daerah yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan menjadi salah satu fraksi yang memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Melalui juru bicara Amir Liputo, mewakili Ketua Fraksi Rocky Wowor dan Sekretaris Fraksi Vonny Paat, fraksi menilai pemerintah telah menunjukkan kemampuan dalam menyusun perencanaan pembangunan secara sistematis serta menjalankan program secara efektif, konsisten, dan tepat sasaran.
Keberhasilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga dinilai menjadi indikator positif atas tata kelola keuangan yang semakin baik.
“Fraksi PDI Perjuangan menilai pemerintah daerah telah menunjukkan capaian baik, terutama dalam hal perencanaan yang sistematis dan pelaksanaan program yang efektif, konsisten, serta tepat sasaran. Hal ini mencerminkan komitmen tata kelola yang transparan dan terukur,” ujar Amir Liputo.
Meski memberikan persetujuan, Fraksi Partai Golkar mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan APBD tidak cukup hanya berdasarkan opini WTP maupun tingginya serapan anggaran. Melalui juru bicara Cindy Wurangian, Golkar menegaskan bahwa efektivitas penggunaan anggaran harus menjadi ukuran utama karena tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Golkar juga menyampaikan tiga rekomendasi strategis, yakni memperkuat kualitas perencanaan melalui evaluasi menyeluruh terhadap selisih target dan realisasi anggaran, meningkatkan transparansi dengan penyampaian dokumen pembahasan secara tepat waktu berbasis sistem digital, serta memastikan setiap belanja daerah benar-benar menghasilkan manfaat pembangunan yang terukur.
Fraksi Partai Demokrat melalui Henry Walukow turut menyatakan menerima ranperda tersebut. Namun, Demokrat mendorong pemerintah terus menghadirkan inovasi dalam penyusunan program agar setiap anggaran yang dialokasikan mampu terserap optimal melalui perencanaan yang lebih matang.
Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra melalui Louis Schramm memberikan perhatian pada pemerataan manfaat pembangunan di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Gerindra menilai tingginya realisasi belanja harus diikuti manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat serta tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Menurut Gerindra, perlindungan ruang terbuka hijau, kawasan konservasi, dan ekosistem sensitif harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pembangunan daerah sehingga pertumbuhan ekonomi tetap berjalan seiring dengan kelestarian lingkungan.
Fraksi Partai NasDem juga menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 melalui pendapat akhir fraksi yang disampaikan secara tertulis kepada pimpinan rapat.
Menutup pembahasan, Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen menyampaikan bahwa setelah seluruh fraksi menyatakan menerima, Ranperda secara resmi dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II untuk memperoleh persetujuan akhir dalam Rapat Paripurna.
“Selanjutnya, setelah seluruh fraksi menyampaikan persetujuan, maka pembicaraan tingkat dua akan dilaksanakan hari ini, Selasa (14/7/2026), dalam Rapat Paripurna Penetapan Persetujuan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025,” ujar Fransiscus.
Rapat Paripurna dijadwalkan berlangsung pada Selasa (14/7/2026) pukul 14.00 WITA dengan agenda utama pengambilan keputusan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025. Jika disahkan, dokumen tersebut akan menjadi dasar evaluasi sekaligus pijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun berikutnya, dengan orientasi yang lebih kuat pada hasil pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (MARS)
