Sulut1news.com, Manado — Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) berlangsung dinamis di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Kamis (13/8/2026).
Dalam rapat pungkasan sebelum tahapan Paripurna tersebut, kehati-hatian dalam menyusun postur anggaran menjadi sorotan utama. Anggota DPRD Provinsi Sulut, Priscilla Cindy Wurangian,MBA mengingatkan pentingnya keterbukaan dan kejelasan basis data, khususnya terkait penggunaan angka-angka yang masih bersifat asumsi.
”Saya mendukung finalisasi KUA dan PPAS ini. Tentunya, semua kebutuhan atau apa yang kita bicarakan harus berdasarkan informasi yang jelas dan cukup,” tegas Cindy di hadapan jajaran TAPD.
Cindy menambahkan, karena postur anggaran masih menunggu angka definitif dari pemerintah pusat, seluruh catatan pembahasan—khususnya penyesuaian angka asumsi—wajib dituangkan ke dalam notulen resmi. Langkah ini dinilai krusial agar transparansi tetap terjaga saat angka definitif nantinya diterima.
Langkah Normatif Demi Akuntabilitas
Usulan tersebut direspons positif oleh Ketua TAPD sekaligus Sekprov Sulut, Tahlis Galang. Pihaknya menegaskan komitmen untuk mencatat setiap detail perubahan anggaran dari draft awal yang diajukan oleh Gubernur Sulut, Yulius Selvanus.
Tahlis meminta pimpinan rapat agar setiap kesepakatan dan rekomendasi bersama diterbitkan dalam bentuk berita acara resmi.
Berdasarkan Nota Keuangan Gubernur Sulut Yulius Selvanus.
Setiap pergeseran angka selama pembahasan dicatat transparan dalam Berita Acara.
Menjamin seluruh tahapan Badan Anggaran (Banggar) dan TAPD taat regulasi serta siap dipertanggungjawabkan secara normatif.
”Apa yang disepakati dan kenapa berubah, prosesnya harus dimuat dalam berita acara. Supaya saat kita dimintakan klarifikasi dari pihak manapun, kita bisa menjelaskan bersama-sama secara normatif,” pungkas Tahlis. (Mr10).
