Sulut1news.com, Manado — Suara pekerja Sulawesi Utara kembali bergema di Gedung Rakyat. Pengurus Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Sulut bersama jajaran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Sulut menggelar aksi damai dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Sulawesi Utara, Kamis (10/9/2026).
Kedatangan rombongan buruh ini disambut hangat oleh jimpinan dan anggota DPRD Sulut, di antaranya Wakil Ketua DPRD Sulut Stela Runtuwene, A.Md.Sek., Ketua Fraksi Gerindra Louis Carl Schramm, S.H., M.H., serta Anggota DPRD Sulut Amir Liputo, S.H.
Dalam RDP yang berlangsung kondusif di Lantai III Kantor DPRD Sulut tersebut, KSBSI menyuarakan sepuluh poin tuntutan mendesak. Salah satu agenda utamanya adalah mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru agar selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Poin-Poin Tuntutan Utama KSBSI Sulut
Kesetaraan Gender: Penghormatan penuh terhadap hak-hak buruh perempuan di tempat kerja.
Kepastian regulasi yang menjamin penghasilan pantas bagi kesejahteraan pekerja.
Payung hukum khusus untuk menjamin hak-hak buruh harian/paruh waktu.
Penguatan fungsi dan kewenangan pengawas ketenagakerjaan di daerah.
Reformasi jaminan sosial, kepastian prosedur PHK, dan tata kelola hubungan kerja yang lebih adil.
Wakil Ketua DPRD Sulut, Stela Runtuwene, menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi tersebut hingga ke tingkat pusat. Ia menekankan bahwa posisi buruh sangat vital bagi keberlangsungan roda ekonomi dan pembangunan bangsa.
”Ingatlah, tidak ada bangsa yang tegak tanpa peran buruh. Jika semua menjadi pejabat, siapa yang bekerja? Posisi pekerja sangat vital, maka kami berkomitmen terus mendukung pemenuhan hak-hak mereka,” tegas Stela.
Ia menambahkan, peluang agar aspirasi ini didengar di Senayan sangat terbuka lebar, mengingat Ketua Komisi IX DPR RI saat ini dipimpin oleh legislator asal Sulut, Felly Estelita Runtuwene, S.E.
Dukungan serupa disampaikan Amir Liputo. Ia menegaskan bahwa aspirasi ini harus segera diterbangkan ke Jakarta agar UU Ketenagakerjaan yang baru memiliki kepastian hukum yang jelas dan berpihak pada kesejahteraan pekerja.
Dengan diterimanya seluruh poin aspirasi ini, KSBSI Sulut berharap Komisi IX DPR RI dapat segera menindaklanjutinya demi menghadirkan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi seluruh buruh di Indonesia. (Mr10).
