Sulut1news.com, Manado — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulut resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Prosesi penandatanganan berlangsung dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Paripurna DPRD Sulut pada Jumat (14/8/2026).
Rapat Paripurna dalam rangka penandatanganan Nota Kesepakatan Kebojakan Umum APBD (KUA ) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dipimpin Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen SpB.KBD didampingi Wakil Ketua Royke Anter SE.ME dan Stela Runtuwene AMd.Sek.
Penandatanganan ini menandai komitmen bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan legislatif dalam merancang arah pembangunan Sulut ke depan.Bukan Sekadar Formalitas Administratif
Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, SE menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sulut atas dedikasi serta pembahasan yang berjalan secara konstruktif.
”Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, saya memberikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama, pembahasan yang konstruktif, serta kesepakatan yang telah dicapai,” ujar Gubernur Yulius.
Ia menekankan bahwa momentum penandatanganan KUA-PPAS ini bukan semata-mata pemenuhan tahapan administratif formal dalam siklus penganggaran daerah. Lebih dari itu, kesepakatan ini merupakan manifestasi nyata dari sinergi eksekutif dan legislatif dalam tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
Fondasi APBD 2027 yang Pro-Rakyat
Gubernur menjelaskan bahwa kesepakatan KUA-PPAS 2027 akan menjadi landasan utama dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 yang realistis dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Menyusun anggaran berdasarkan potensi dan kemampuan daerah yang terukur.
Memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sulawesi Utara.
Dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tata kelola keuangan.
Berorientasi penuh pada kesejahteraan masyarakat luas.
Menutup penyampaiannya, Gubernur Yulius Selvanus mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus menjaga keharmonisan kerja demi kemajuan daerah.
”Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulut harus terus berjalan dalam satu irama. Bukan karena tidak ada perbedaan, tetapi karena kita memiliki tujuan yang sama, yaitu menghadirkan Sulawesi Utara yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan,”sampainya.(Mr10).
