Sulut1news.com, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyisiri rapat paripurna untuk menerima langsung perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Langkah ini menjadi momen publik yang menunjukkan keseriusan pimpinan DPR merespons desakan masyarakat soal RUU Perampasan Aset.
“Kami tadi minta izin untuk meninggalkan rapat paripurna untuk menerima teman-teman AMPB,” ujar Dasco membuka audiensi.
Dalam pertemuan itu, Dasco bersama anggota DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa tidak sekadar menerima aspirasi — mereka menandatangani surat pernyataan komitmen: siap mundur dari jabatannya dan sebagai anggota dewan jika RUU Perampasan Aset belum diselesaikan pada 15 Desember 2026.
Koordinator AMPB, Supriyono alias Botok, bersama perwakilan lainnya tiba di ruang audiensi sekitar pukul 10.30 WIB. Kehadiran mereka mengawal satu tuntutan utama: segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Dasco juga memastikan keselamatan peserta aksi, baik selama demonstrasi di lokasi maupun dalam perjalanan pulang, dengan berkoordinasi bersama aparat penegak hukum.
Poin paling menonjol dari pertemuan ini adalah penandatanganan surat pernyataan. Ini menempatkan RUU Perampasan Aset bukan sekadar urusan teknis legislasi, melainkan ujian akuntabilitas publik.
Sudut pandang: Komitmen mundur ini menaikkan taruhan politik. Bukan sekadar janji lisan, melainkan tertulis. Masyarakat kini memiliki patokan jelas: 15 Desember 2026. Jika belum selesai, pertanggungjawaban politis akan ditagih.
RUU Perampasan Aset diharapkan memberi instrumen hukum yang lebih kuat untuk menelusuri, membekukan, dan memulihkan aset hasil tindak pidana — termasuk korupsi — tanpa harus menunggu terpidana dijatuhkan hukuman terlebih dahulu. Bagi masyarakat yang merasa dirugikan, ini adalah pintu menuju keadilan pemulihan kerugian negara yang selama ini sulit diwujudkan.
Redaksi
