Sulut1news.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto siap mengambil langkah tegas untuk membersihkan jajaran birokrasi dan sektor swasta dari oknum-oknum yang disebut sebagai “telur busuk”, yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi dan merugikan masyarakat. Sinyal keras ini disampaikan Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo dalam forum China Conference Southeast Asia di St Regis Jakarta, Selasa (10/2/2026) malam.
Keterangan Hashim muncul sebagai tanggapan atas pengunduran diri sejumlah pejabat kunci di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) baru-baru ini, yang dianggap sebagai awal dari momentum “pembersihan” yang akan semakin luas.
“Sekarang, tinggal masalah membersihkan ‘telur-telur busuk’ ini. Terus terang, akan ada pejabat yang dicopot, saya rasa denda sangat besar akan dijatuhkan,” tegas adik kandung Presiden Prabowo tersebut dalam sesi diskusi yang diikuti secara daring.
Tegas Hingga ke Sektor Lingkungan: 28 Perusahaan Dibatalkan Izinnya
Hashim mencontohkan ketegasan Presiden Prabowo dalam menangani kasus kerusakan lingkungan selama kunjungan kerja ke London dua pekan lalu, di mana sebanyak 28 perusahaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dicabut izin operasinya. Meski beberapa di antaranya diketahui memiliki koneksi dengan kalangan elit, tindakan tegas tetap diambil karena adanya bukti kuat yang menunjukkan dampak buruk terhadap lingkungan yang menyebabkan ribuan nyawa melayang.
“Data yang digunakan sangat akurat, mulai dari fotografi satelit, drone, hingga bukti lapangan. Presiden tidak mau kompromi meskipun ada tekanan dari berbagai pihak,” jelas Hashim.
Ia menambahkan bahwa meskipun ada jalur peninjauan kembali bagi perusahaan yang merasa tidak bersalah, prinsip keadilan yang presisi menjadi prioritas utama – bukan pencabutan izin yang dilakukan secara serampangan atau hanya karena tekanan massa.
Pasar Modal Jadi Sasaran, Investor Ritel Dijaga
Selain sektor lingkungan dan birokrasi, Hashim juga menyoroti praktik tidak sehat di pasar modal, khususnya manipulasi yang menyebabkan investor ritel dan masyarakat kecil menjadi korban “goreng saham” yang tidak wajar.
“Saya bukan Jaksa Agung, namun jika ada orang yang bertanggung jawab atas perilaku kriminal yang merugikan investor kecil, segala kemungkinan (proses hukum) terbuka lebar. Semua opsi ada di atas meja,” ucapnya dengan nada tegas.
Menurut Hashim, pemerintah tidak akan ragu mengejar setiap oknum elit yang terlibat dalam praktik kriminal atau perusakan lingkungan, karena tujuan utama adalah menciptakan ekosistem yang sehat bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Redaksi Sulut1News
