Sulut1news.com, Manado – Perkembangan teknologi digital tidak hanya membuka peluang bagi kemajuan pendidikan dan informasi, tetapi juga menghadirkan ancaman baru berupa penyebaran paham intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme yang menyasar anak-anak hingga remaja. Menjawab tantangan tersebut, kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dunia pendidikan, dan keluarga dinilai menjadi kunci utama dalam membangun ketahanan generasi muda sejak dini.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Keamanan Obat, Makanan dan Kosmetik serta Pencegahan Radikalisme yang diselenggarakan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Utara dengan fasilitasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Utara di Ruang C.J. Rantung, Kantor Gubernur Sulut, Kamis (16/07/2026). Kegiatan ini diikuti para pelajar SMA, guru, organisasi perempuan, serta berbagai pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya memperkuat pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, dan ekonomi.
Dalam sesi utama, Kasatgaswil Sulawesi Utara Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Pol. I. Nyoman Sarjana S.I.K.,M.A.P. menegaskan bahwa pencegahan radikalisme harus dimulai sebelum seseorang terpapar ideologi kekerasan. Menurutnya, terorisme bukanlah peristiwa yang muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang diawali dengan tumbuhnya sikap intoleransi terhadap perbedaan.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak melupakan sejarah kelam bangsa akibat aksi terorisme. Tragedi Bom Bali, Bom Hotel JW Marriott, dan berbagai aksi teror lainnya telah meninggalkan luka mendalam serta menjadi bukti nyata bahwa dampak terorisme tidak hanya merenggut korban jiwa, tetapi juga mengancam persatuan bangsa.
“Bangsa kita pernah mengalami peristiwa yang sangat memilukan. Bom Bali menewaskan lebih dari 200 orang dan setelah itu masih terjadi berbagai aksi teror lainnya. Peristiwa-peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran bahwa terorisme adalah ancaman nyata yang tidak boleh dianggap remeh,” ujar Nyoman Sarjana.
Ia menjelaskan bahwa intoleransi merupakan pintu masuk lahirnya paham radikal. Ketika seseorang mulai menolak keberagaman, membenci kelompok lain, hingga meyakini hanya kelompoknya yang paling benar, kondisi tersebut dapat berkembang menjadi radikalisme yang kemudian mendorong tindakan ekstrem dan terorisme. Karena itu, nilai toleransi, kebangsaan, dan penghormatan terhadap perbedaan harus ditanamkan sejak usia dini, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah.
Nyoman juga mengingatkan bahwa perkembangan media sosial dan platform digital telah menjadi salah satu sarana yang kerap dimanfaatkan kelompok tertentu untuk menyebarkan propaganda kepada generasi muda. Oleh sebab itu, orang tua dan guru dituntut lebih aktif membangun komunikasi dengan anak, memahami aktivitas digital mereka, serta menanamkan kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah terpengaruh informasi yang menyesatkan.
Usai memberikan materi, ia menegaskan bahwa keluarga merupakan benteng pertahanan pertama dalam menjaga anak dari pengaruh ideologi ekstrem. Menurutnya, pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“Kami berharap orang tua, guru, masyarakat, dan seluruh stakeholder dapat bersatu mencegah intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Pencegahan paling efektif dimulai dari lingkungan keluarga. Jika keluarga kuat, maka anak-anak akan memiliki benteng yang kokoh untuk menolak pengaruh paham-paham yang menyimpang,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Utara bersama DP3A Sulut dan Densus 88 AT Polri menegaskan pentingnya memperkuat literasi, toleransi, dan ketahanan keluarga sebagai investasi jangka panjang dalam menjaga keamanan daerah. Sinergi lintas sektor diharapkan mampu melahirkan generasi Sulawesi Utara yang tidak hanya cerdas dan berprestasi, tetapi juga memiliki karakter kebangsaan yang kuat, menghargai keberagaman, serta mampu menjadi garda terdepan dalam menangkal penyebaran paham radikalisme di era digital.
EL
