Sulut1news.com, Jakarta — Pemerintah membuka kemungkinan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memberikan saldo awal bagi masyarakat yang baru membuka rekening perbankan.
Gagasan tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Pemerintah tengah melihat peluang agar pembukaan rekening tidak berhenti pada sekadar memiliki nomor rekening, tetapi juga mendorong masyarakat benar-benar mulai menggunakan layanan perbankan.
Salah satu opsi yang mencuat adalah pemberian saldo awal sebesar Rp50.000 bagi masyarakat yang memenuhi kriteria program.
Menurut Purbaya, skema tersebut masih dalam tahap pembahasan. Karena itu, penggunaan APBN untuk mengisi saldo awal rekening belum menjadi kebijakan yang telah ditetapkan.
Namun, wacana tersebut membuka arah baru dalam kebijakan fiskal pemerintah, yakni menjadikan APBN sebagai salah satu instrumen untuk memperluas akses masyarakat terhadap sistem keuangan formal.
Langkah ini dinilai dapat memberikan dorongan awal bagi masyarakat yang selama ini belum memiliki rekening bank untuk mulai mengenal dan memanfaatkan layanan keuangan secara resmi.
Bukan Sekadar Rp50 Ribu
Jika direalisasikan, nilai Rp50.000 bukan semata-mata bantuan tunai dalam bentuk saldo rekening. Nilai yang relatif kecil tersebut dapat menjadi “pintu masuk” agar masyarakat mulai memiliki rekening, melakukan transaksi, menabung, hingga mengenal berbagai layanan keuangan lainnya.
Dengan demikian, fokus kebijakan bukan terletak pada besaran saldo awal, melainkan pada bagaimana rekening yang dibuka benar-benar menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat.
Pemerintah juga perlu memastikan skema tersebut tepat sasaran, memiliki mekanisme pengawasan yang jelas, serta tidak menimbulkan rekening yang hanya dibuka tetapi tidak pernah digunakan.
Dari sisi fiskal, setiap penggunaan APBN tentunya harus mempertimbangkan efektivitas, manfaat ekonomi, serta akuntabilitas anggaran.
Uji Efektivitas APBN
Wacana ini sekaligus menempatkan APBN tidak hanya sebagai instrumen belanja pemerintah, tetapi juga sebagai alat untuk membuka akses ekonomi bagi kelompok masyarakat yang belum tersentuh layanan keuangan formal.
Apabila dirancang dengan tepat, pembukaan rekening dapat menjadi tahap awal untuk menghubungkan masyarakat dengan ekosistem ekonomi digital, layanan pembayaran, tabungan, pembiayaan, maupun berbagai program pemerintah yang membutuhkan rekening perbankan sebagai sarana penyaluran.
Meski demikian, pemerintah masih perlu merumuskan secara detail siapa penerima manfaat, bank yang terlibat, mekanisme pemberian saldo, sumber anggaran, hingga indikator keberhasilan program.
Purbaya sendiri belum memastikan apakah gagasan tersebut akan langsung diterapkan. Pemerintah masih melihat kemungkinan dan desain kebijakan yang paling tepat.
Wacana ini menjadi perhatian karena menyentuh langsung masyarakat sekaligus memperlihatkan bagaimana pemerintah mencoba menggunakan kebijakan fiskal untuk memperluas inklusi keuangan.
Jika akhirnya diterapkan, tantangan terbesar bukan sekadar membuka sebanyak mungkin rekening baru, tetapi memastikan rekening tersebut benar-benar aktif dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Redaksi Sulut1News
