Sulut1news.com, Jakarta – Gelombang reformasi birokrasi kembali menguat setelah melontarkan ultimatum tegas kepada jajaran kabinet dan kepala lembaga negara: bersihkan institusi dari praktik menyimpang, atau siap “dibersihkan”.
Pernyataan keras itu disampaikan Presiden dalam forum diskusi bersama jurnalis dan pakar yang digelar oleh Sekretariat Presiden, Minggu (22/3/2026). Nada tegas Prabowo tak sekadar retorika—melainkan sinyal dimulainya fase baru penataan aparatur negara.
“You bersihkan dirimu atau you nanti akan dibersihkan,” tegas Prabowo, menggarisbawahi tidak ada lagi toleransi terhadap pelanggaran di tubuh birokrasi.
Reformasi Bukan Sekadar Wacana
Di balik pernyataan tersebut, Prabowo mengungkap bahwa sejumlah menteri telah mulai bergerak cepat. Salah satu yang disorot adalah yang disebut berani mengambil langkah tegas dengan mencopot pejabat tinggi yang dianggap bermasalah.
Langkah ini menjadi gambaran bahwa reformasi tidak lagi berhenti di level kebijakan, melainkan telah masuk ke tahap eksekusi—bahkan dengan konsekuensi langsung bagi pejabat yang melanggar.
Target Besar: Pajak, Bea Cukai, dan Praktik Curang
Fokus utama pembenahan pemerintah saat ini menyasar sektor-sektor vital yang selama ini rawan penyimpangan, seperti perpajakan dan kepabeanan. Prabowo menyinggung praktik-praktik lama seperti manipulasi nilai impor (under-invoicing), penyelundupan, hingga budaya “main mata” yang selama ini menggerogoti penerimaan negara.
Menurutnya, hasil awal dari pembersihan mulai terlihat. Ia mengklaim terjadi peningkatan penerimaan negara hingga sekitar 30 persen dalam tiga bulan pertama tahun ini—indikasi bahwa kebocoran mulai tertutup.
“Dengan kita bersihkan Direktorat Pajak, ada peningkatan signifikan. Ini harus kita jaga,” ujarnya.
Tak berhenti di situ, Prabowo memastikan giliran sektor Bea Cukai akan menjadi target berikutnya dalam agenda bersih-bersih besar ini.
Taruhan Besar: Kepercayaan Publik dan Pertumbuhan Ekonomi
Ultimatum Presiden ini tidak hanya berbicara soal disiplin aparatur, tetapi juga menyentuh persoalan lebih besar: kepercayaan publik dan arah pertumbuhan ekonomi nasional.
Prabowo menilai, selama praktik curang masih terjadi, potensi besar Indonesia—baik dari sumber daya alam maupun manusia—tidak akan optimal. Sebaliknya, jika tata kelola bersih dan transparan bisa ditegakkan, lonjakan pertumbuhan ekonomi menjadi sesuatu yang realistis.
Ia juga menyinggung kondisi masyarakat yang masih banyak hidup dalam keterbatasan, sebagai pengingat bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar agenda elite, melainkan kebutuhan mendesak untuk kesejahteraan rakyat.
Era Baru: Pemerintahan Berbasis Ketegasan
Pernyataan “bersih atau disingkirkan” menandai pendekatan kepemimpinan Prabowo yang semakin tegas dan langsung. Ini sekaligus menjadi pesan kuat bahwa era kompromi terhadap pelanggaran di birokrasi mulai ditutup.
Jika konsisten dijalankan, langkah ini berpotensi menjadi titik balik reformasi tata kelola pemerintahan Indonesia—dari yang selama ini kerap tersandera praktik lama, menuju sistem yang lebih transparan, profesional, dan berorientasi hasil.
Namun, publik kini menunggu: sejauh mana ultimatum ini benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu.
Redaksi
