Sulut1news.com, Jakarta, 24 Maret 2026 — Pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia ternyata menyimpan ironi panjang: dari era kolonial hingga modern, proyek strategis kerap diwarnai praktik korupsi. Mulai dari pembangunan Jalan Raya Pos oleh pada awal abad ke-19 hingga proyek digitalisasi dan infrastruktur di era , persoalan klasik ini terus berulang dalam wajah berbeda.
Jalan Raya Pos: Ambisi Besar, Masalah Lama
Dibangun antara 1808 hingga 1811, Jalan Raya Pos (De Groote Postweg) membentang sepanjang sekitar 1.000 kilometer dari Anyer hingga Panarukan. Proyek ini merupakan “Proyek Strategis Nasional” versi kolonial yang bertujuan membuka konektivitas ekonomi dan mempercepat komunikasi antarwilayah di Pulau Jawa.
Secara konsep, proyek ini bahkan telah menerapkan pola manajemen modern—perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga tindak lanjut (PDCA). Infrastruktur pendukung seperti pal batu setiap 1,5 kilometer dan “stal” setiap 15 kilometer menunjukkan bahwa proyek ini dirancang sistematis, mirip jalan tol masa kini.
Namun di balik ambisi tersebut, praktik korupsi merajalela. Para bupati yang dilibatkan sebagai pelaksana lapangan diduga menyelewengkan anggaran, termasuk dana upah pekerja. Akibatnya, sistem kerja wajib (heerendiensten) berubah menjadi kerja paksa tanpa bayaran—narasi yang kemudian melekat kuat dalam sejarah.
Sejarawan mengungkap bahwa pemerintah kolonial sebenarnya telah mengalokasikan anggaran upah dan logistik bagi pekerja. Namun lemahnya pengawasan membuat dana tersebut “bocor” di tingkat lokal.
Infrastruktur dan “Kebocoran” Anggaran
Kasus Jalan Raya Pos menjadi contoh awal bagaimana proyek besar dengan target ambisius membuka celah korupsi. Dalam waktu 3–4 tahun, Daendels harus menuntaskan proyek raksasa dengan melibatkan banyak penguasa daerah, menciptakan situasi yang sulit diawasi sepenuhnya.
Meski dikenal sebagai pemimpin tegas dan anti-korupsi, Daendels menghadapi dilema: menindak penyimpangan atau memastikan proyek selesai tepat waktu. Apalagi ia berada di bawah tekanan kekuasaan , adik dari .
Pola Lama di Era Modern
Lebih dari dua abad kemudian, pola serupa masih terjadi. Proyek infrastruktur—baik jalan tol maupun jaringan digital—tetap menghadapi tantangan transparansi dan akuntabilitas.
Kasus korupsi proyek BTS yang menyeret menjadi bukti nyata. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat kerugian negara mencapai lebih dari Rp8 triliun akibat manipulasi proyek.
Padahal, proyek tersebut memiliki tujuan strategis yang mirip dengan Jalan Raya Pos di masa lalu: membuka keterisolasian wilayah dan mempercepat konektivitas, khususnya di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
Antara Pembangunan dan Integritas
Perbandingan lintas zaman ini menunjukkan satu benang merah: proyek infrastruktur berskala besar selalu rentan terhadap penyimpangan jika tidak diiringi pengawasan yang kuat.
Dari jalan pos yang mempercepat pengiriman surat hingga jaringan BTS yang mempercepat akses internet, tujuan pembangunan tetap sama—mendorong kemajuan ekonomi dan sosial. Namun tanpa integritas dalam pelaksanaannya, manfaat tersebut bisa tereduksi oleh praktik korupsi.
Membaca Sejarah dengan Kritis
Narasi tentang kerja paksa di era Daendels kini mulai ditinjau ulang. Fakta bahwa pemerintah kolonial sebenarnya menganggarkan upah menunjukkan bahwa masalah utamanya bukan hanya kebijakan, tetapi juga implementasi yang sarat penyimpangan.
Sejarah ini menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak hanya soal ambisi dan kecepatan, tetapi juga soal tata kelola yang bersih. Tanpa itu, proyek sebesar apa pun berpotensi meninggalkan luka sosial yang panjang.
Dengan demikian, perjalanan dari Jalan Raya Pos hingga jalan tol modern bukan sekadar kisah pembangunan, melainkan cermin berulangnya persoalan klasik: antara target besar dan integritas yang dipertaruhkan.
Jakarta, Selasa 24 Maret 2026
Andre Vincent Wenas,MM,MBA., pemerhati ekonomi dan politik, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), Jakarta.
