Sulut1news.com, Manado — Nama Denny Mangala kini menjadi sorotan di tengah perubahan mendadak kebijakan Work From Home (WFH) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Provinsi, ia tampil di garis depan memastikan arah kebijakan daerah tetap selaras dengan instruksi pemerintah pusat.
Di saat kebijakan WFH dua hari (Rabu dan Kamis) sempat diumumkan dan menjadi perbincangan publik, Denny justru harus mengambil langkah cepat: merombak total skema tersebut menjadi hanya satu hari, setiap Jumat. Keputusan ini diambil bukan tanpa pertimbangan, melainkan sebagai respons langsung atas arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dalam keterangannya di Manado, Senin (6/4/2026), Denny menegaskan bahwa kepatuhan terhadap kebijakan nasional adalah prinsip utama yang tidak bisa ditawar, terutama dalam menjaga standar pelayanan publik.
“Fleksibilitas kerja tetap penting, tapi disiplin dan kualitas layanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas. Itu yang kami jaga,” tegasnya.
Di balik keputusan tersebut, terlihat peran strategis Denny sebagai penghubung antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah. Ia tidak hanya menyampaikan ralat kebijakan, tetapi juga memastikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat menyesuaikan diri tanpa mengganggu ritme kerja birokrasi.
Menurutnya, evaluasi dari pemerintah pusat menunjukkan bahwa skema WFH yang terlalu longgar berpotensi menurunkan efektivitas kerja ASN, khususnya pada layanan yang membutuhkan kehadiran langsung. Karena itu, ia menilai penetapan satu hari WFH—yakni Jumat—merupakan titik tengah yang realistis.
“Senin sampai Kamis tetap kerja penuh di kantor. Jumat menjadi ruang fleksibilitas, tapi tetap terukur dan terkontrol,” jelasnya.
Langkah yang diambil Denny juga dinilai sebagai upaya menjaga keseimbangan antara modernisasi sistem kerja dan tanggung jawab pelayanan publik. Di satu sisi, ASN tetap diberikan ruang adaptasi dengan pola kerja baru. Di sisi lain, kontrol terhadap kinerja tetap diperketat.
Polemik yang sempat berkembang pun perlahan mereda seiring kejelasan arah kebijakan ini. Di tangan Denny Mangala, perubahan bukan hanya soal mengikuti aturan, tetapi juga memastikan birokrasi tetap responsif, disiplin, dan tidak kehilangan fokus utamanya: melayani masyarakat.
(EL)
