Sulut1news.com, Manado – Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Utara menjadi saksi resmi penyerahan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2025. Di bawah pimpinan Ketua DPRD Sulut dr. Andy Silangan, sidang berlangsung khidmat sekaligus menegaskan posisi legislatif sebagai mitra strategis dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan bertanggung jawab.
Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dan persetujuan anggaran, DPRD Sulut menilai raihan WTP untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut bukanlah hasil yang terjadi begitu saja. Ketua DPRD menegaskan bahwa capaian ini merupakan bukti nyata keseriusan seluruh pihak, termasuk hasil pengawasan dan sinergi yang terus dibangun antara legislatif dan eksekutif selama proses perencanaan hingga pertanggungjawaban keuangan berjalan.
“Kami mengapresiasi setinggi-tingginya konsistensi yang dijaga Pemerintah Provinsi. Mendapatkan WTP satu kali adalah hal yang baik, namun mempertahankannya selama lebih dari satu dekade menunjukkan bahwa sistem tata kelola keuangan di Sulut telah berjalan dengan tertib, transparan, dan sesuai aturan,” ujar dr. Andy Silangan dalam sambutannya memimpin jalannya paripurna.
Lebih lanjut, Ketua DPRD Sulut menggarisbawahi prinsip utama yang menjadi perhatian utama dewan: opini baik dari BPK harus diikuti dengan dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, kepatuhan administrasi saja tidak cukup jika tidak diimbangi dengan kualitas pembangunan dan peningkatan taraf hidup rakyat di seluruh penjuru daerah.
“Bagi kami di DPRD, WTP bukan sekadar sertifikat prestasi. Ini adalah modal dan kepercayaan yang harus dijaga serta dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kami berharap setiap rupiah anggaran yang dikelola tidak hanya tertib di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya: mengurangi angka kemiskinan, mempercepat pembangunan infrastruktur hingga pelosok, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, jajaran pimpinan DPRD yang terdiri dari Wakil Ketua dr. Michaela Elsiana Paruntu, Royke Anter, dan Stella Runtuwene, beserta seluruh anggota dewan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan. Mereka menyatakan siap memperkuat fungsi pengawasan agar prinsip akuntabilitas tidak luntur, sekaligus mendorong terciptanya kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Paripurna yang dihadiri pula oleh Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, jajaran Organisasi Perangkat Daerah, unsur Forkopimda, serta pejabat vertikal ini juga menjadi ajang menyamakan persepsi. DPRD menekankan bahwa sinergi yang terjalin selama ini harus terus ditingkatkan untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus menarik minat investor agar mau menanamkan modalnya di Sulawesi Utara.
Dengan diraihnya kembali predikat WTP ini, DPRD Sulut menegaskan bahwa ke depan akan terus berperan aktif memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap bersih dan berintegritas. Lembaga legislatif berkomitmen untuk terus menjadi mitra kritis dan konstruktif, demi mewujudkan Sulawesi Utara yang tidak hanya memiliki tata kelola keuangan yang sehat, tetapi juga benar-benar maju dan sejahtera bagi seluruh warganya.
Advertorial DPRD Sulut
