Sulut1news.com, Manado – Gedung Cengkih DPRD Provinsi Sulawesi Utara menjadi saksi pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif. Dalam Rapat Paripurna yang digelar hari ini, DPRD Sulut resmi mengambil keputusan terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) krusial: Ranperda Kepemudaan dan Ranperda Perubahan atas Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, Dr. Fransiscus Andi Silangen, SpB KBD, didampingi para Wakil Ketua yakni Dr. Michaela Paruntu, MARS, Royke Anter, SE, ME, dan Stela Runtuwene, A.Md.Sek.Senin (29/12/2025).
Fokus pada Generasi Muda dan Kemandirian Fiskal
Pengesahan Ranperda Kepemudaan ini menjadi angin segar bagi pembangunan sumber daya manusia di Sulawesi Utara. Regulasi ini dirancang untuk memberikan payung hukum yang lebih kuat dalam pemberdayaan potensi pemuda.
Di sisi lain, revisi terhadap Perda Pajak dan Retribusi bertujuan untuk menyesuaikan dinamika ekonomi daerah guna memastikan pendapatan daerah yang optimal namun tetap pro-rakyat.
Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, SE, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh anggota dewan. Ia menekankan bahwa pengambilan keputusan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan langkah strategis bagi masa depan daerah.
”Paripurna ini sangat penting dalam proses pembentukan peraturan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Ini adalah bukti nyata harmonisasi dan komitmen Pemerintah Daerah bersama DPRD demi kemajuan Sulawesi Utara yang semakin sejahtera dan berkelanjutan,” tegas Gubernur Yulius.
Sinergi Lintas Sektor
Momentum penting ini turut disaksikan oleh jajaran Forkopimda Sulut, pimpinan instansi vertikal, serta jajaran pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Provinsi.
Kehadiran Sekprov, Sekwan, para Kepala Dinas, hingga Staf Khusus Gubernur menunjukkan soliditas pemerintahan di bawah kepemimpinan Yulius Selvanus.
Dengan demikian, kedua Ranperda ini
setelah melalui proses evaluasi di tingkat kementerian terkait. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat akselerasi pembangunan dan pelayanan publik di Bumi Nyiur Melambai. (Mars).
