Sulut1news.com, Manado – Semangat kebersamaan dan dukungan terhadap program kerakyatan terus mengalir. Ratusan warga yang tergabung dalam Koalisi Mapalus ProGibran melanjutkan aksi damai ke halaman Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Jalan 17 Agustus, Manado, Kamis (25/6/2026). Setelah sebelumnya menyampaikan aspirasi di DPRD Sulut, kali ini mereka bertemu langsung dengan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling (YSK) untuk mendengar tanggapan sekaligus memperkuat komitmen bersama.
Meski berlangsung di bawah terik matahari, suasana tetap tertib, hangat, dan penuh semangat gotong royong khas masyarakat Sulawesi Utara. Aksi ini menjadi bukti bahwa aspirasi rakyat tidak hanya disampaikan, tetapi juga didengar dan dijawab langsung oleh pimpinan daerah.
Menyambut kehadiran massa, Gubernur Yulius Selvanus menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan terhadap program-program strategis pemerintah pusat. Baginya, dukungan dari masyarakat adalah modal utama agar kebijakan yang dibuat dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata.
“Terima kasih atas dukungan Bapak-Ibu sekalian. Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih adalah langkah besar untuk kesejahteraan kita bersama. Ini bukan sekadar program, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan generasi muda dan perekonomian daerah,” tegasnya.
Gubernur menegaskan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya dirasakan dalam aspek kesehatan dan pendidikan, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi lokal. Melalui program ini, hasil panen petani, ternak peternak, dan tangkapan nelayan memiliki pasar yang pasti dan berkelanjutan.
“Kita juga patut bersyukur: Sulawesi Utara saat ini menempati posisi nomor satu di wilayah Sulawesi dalam menekan angka stunting. Ini adalah bukti nyata bahwa upaya peningkatan gizi berjalan ke arah yang benar, sejalan dengan perhatian utama Presiden Prabowo Subianto,” tambahnya.
YSK juga memaparkan berbagai bentuk dukungan pemerintah pusat yang telah turun ke Sulut, sebagai wujud keseriusan memperkuat ketahanan pangan daerah. Di antaranya bantuan pengembangan lahan sawah seluas 15.000 hektare, bantuan bibit jagung untuk areal yang sama luasnya, serta bantuan bibit kelapa guna meningkatkan produktivitas hasil bumi.
“Semua ini ditujukan agar petani kita makin sejahtera, pasokan pangan terjaga, dan kedaulatan pangan kita semakin kokoh,” jelasnya.
Salah satu poin yang paling ditunggu tanggapannya adalah isu penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berjuang agar proses ini segera selesai.
“Kami memahami harapan Bapak-Ibu. Pertambangan rakyat butuh kepastian hukum agar bisa bekerja dengan aman, tertib, dan hasilnya benar-benar dinikmati oleh masyarakat setempat. Saat ini kami terus berkoordinasi intensif dengan kementerian terkait dan pemerintah pusat. Prosesnya sedang berjalan, dan kami akan terus dorong agar segera terealisasi,” ujarnya tegas.
Menurutnya, legalisasi ini adalah kunci menata sektor pertambangan agar lebih teratur, mengurangi praktik ilegal, sekaligus meningkatkan kontribusi sektor ini bagi kesejahteraan rakyat dan pendapatan daerah.
Pernyataan Gubernur disambut dengan tepuk tangan meriah dan sorakan dukungan dari peserta aksi. Momen ini menjadi bukti bahwa komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat melahirkan kesepahaman dan semangat untuk bergerak maju bersama.
“Program harus berjalan baik, rakyat harus makmur, dan penambang harus mendapatkan kepastian hukum. Itulah komitmen kita bersama,” pungkas YSK.
Setelah mendengar tanggapan resmi dari Gubernur, rombongan massa melanjutkan perjalanan secara tertib menuju Kantor Polda Sulawesi Utara untuk melanjutkan penyampaian aspirasi mereka, tetap dalam koridor aksi damai dan pengawalan aparat keamanan.
( EL)
