Sulut1news.com, Jakarta – Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea melontarkan kritik keras terhadap penerapan hukum acara dalam sebuah putusan Mahkamah Agung (MA). Ia menilai terdapat kekeliruan mendasar ketika pengadilan yang secara absolut tidak memiliki kewenangan mengadili suatu perkara justru ikut memberikan penilaian terhadap pokok perkara dan keabsahan alat bukti.
Kritik tersebut disampaikan Hotman melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Senin (16/11/2026).
Dalam penjelasannya, Hotman menegaskan bahwa persoalan kewenangan absolut pengadilan bukan sekadar masalah prosedural biasa. Hal itu merupakan batas fundamental yang menentukan apakah suatu pengadilan memiliki hak untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu.
Menurutnya, ketika pengadilan menyatakan tidak memiliki kewenangan absolut, pemeriksaan seharusnya berhenti pada persoalan kompetensi mengadili. Pengadilan tidak boleh melangkah lebih jauh dengan menilai substansi perkara, apalagi menentukan sah atau tidaknya alat bukti yang diajukan para pihak.
Hotman menjelaskan, terdapat perbedaan mendasar antara gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima karena pengadilan tidak memiliki kewenangan absolut (kompetensi absolut) dan gugatan yang dinilai kabur atau tidak jelas (obscuur libel).
Hotman menguraikan bahwa gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (NO) karena dua keadaan yang memiliki konsekuensi hukum berbeda.
Pertama, pengadilan tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
Kedua, gugatan dianggap kabur, tidak jelas, atau tidak memenuhi persyaratan untuk diperiksa lebih lanjut.
Perbedaan keduanya, kata Hotman, terletak pada ruang lingkup pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pengadilan.
Jika persoalannya menyangkut kewenangan absolut, pengadilan tidak boleh memasuki wilayah pembuktian pokok perkara. Sebab, secara hukum, pengadilan tersebut memang tidak memiliki kompetensi untuk mengadili substansi sengketa.
Sebaliknya, dalam perkara dengan gugatan kabur, pemeriksaan dan pembuktian dapat saja telah berlangsung di pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding. Dalam kondisi demikian, Mahkamah Agung dapat melakukan penilaian terhadap penerapan hukumnya sesuai kewenangannya.
Untuk memperjelas argumentasinya, Hotman memberikan ilustrasi mengenai perkara perceraian.
Menurutnya, apabila suatu pengadilan tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara perceraian, pengadilan tersebut tidak semestinya memberikan penilaian terhadap keabsahan surat nikah yang diajukan penggugat.
Alasannya sederhana: sebelum masuk pada persoalan sah atau tidaknya bukti, harus terlebih dahulu dipastikan apakah pengadilan memang berwenang memeriksa perkara tersebut.
Dengan demikian, persoalan kompetensi absolut harus diselesaikan lebih dahulu sebelum menyentuh substansi sengketa.
Kritik Hotman semakin tajam ketika membahas kewenangan Mahkamah Agung.
Ia menilai menjadi kesalahan fatal apabila MA langsung memberikan putusan mengenai pokok perkara, sementara pengadilan sebelumnya telah menyatakan tidak memiliki kewenangan absolut dan belum pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli, maupun alat bukti substantif.
Dalam situasi seperti itu, menurut Hotman, MA seharusnya membatalkan putusan sebelumnya dan memastikan perkara diperiksa oleh pengadilan yang memang memiliki kewenangan absolut.
“Jadi lagi salah total putusan Mahkamah Agung yang membuat putusan atas pokok perkara, padahal secara absolut tidak berwenang,” ujar Hotman.
Ia menekankan bahwa MA tidak seharusnya mengambil alih proses pembuktian yang belum pernah berlangsung secara sah di pengadilan yang berwenang.
Substansi kritik Hotman sesungguhnya mengarah pada prinsip penting dalam sistem peradilan: kewenangan mengadili harus menjadi pintu pertama sebelum hakim memeriksa dan memutus substansi perkara.
Sebab, kewenangan absolut menentukan lingkungan peradilan mana yang secara hukum berhak menangani suatu sengketa.
Apabila batas kewenangan tersebut diabaikan, proses pemeriksaan berpotensi menimbulkan persoalan serius terhadap kepastian hukum dan hak para pihak untuk mendapatkan pemeriksaan perkara oleh pengadilan yang berwenang.
Karena itu, Hotman mengingatkan agar perbedaan antara gugatan kabur dan tidak adanya kewenangan absolut tidak dicampuradukkan.
Keduanya memang dapat berujung pada putusan tidak dapat diterima, tetapi memiliki dasar hukum dan konsekuensi prosedural yang berbeda.
Kritik tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa dalam proses peradilan, bukan hanya hasil akhir yang harus diperhatikan, melainkan juga apakah setiap tahapan pemeriksaan telah dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan hukum.
Sebab, putusan yang menyentuh pokok perkara tanpa didahului pemeriksaan oleh pengadilan yang berwenang berpotensi memunculkan persoalan baru dalam penegakan hukum. (EL)






