Sulut1news.com, Jakarta – Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, organisasi perdamaian buatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang diklaim sebagai solusi konflik Jalur Gaza, kembali menjadi sorotan internasional. Setelah Israel resmi bergabung sebagai anggota ke-22 pada hari Rabu lalu, pertanyaan besar mengemuka: mengapa pihak Palestina tidak tercatat sebagai anggota resmi, padahal konflik Gaza menjadi fokus utama organisasi ini?
ISRAEL MASUK, PALESTINA “TERLARANG MASUK” DARI DAFTAR ANGGOTA RESMI
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan telah menandatangani aksesi negara negaranya ke BoP setelah bertemu Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio di Washington. Keanggotaan ini menuai protes karena Israel adalah pihak yang meluncurkan agresi di Gaza dan Netanyahu sendiri terus menolak pendirian negara Palestina.
Sebelum Israel, sebanyak 21 negara telah meneken Piagam BoP pada acara World Economic Forum di Davos, Swiss, 22 Januari lalu. Di antara negara-negara tersebut adalah Amerika Serikat, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Bulgaria, El Salvador, Hungaria, Indonesia, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Mongolia, Maroko, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, dan Uzbekistan.
Dari daftar 22 negara anggota resmi BoP, tidak ada nama Palestina atau Otoritas Palestina (PA). Hal ini membuat publik ramai menyuarakan kekhawatiran, dengan salah satu netizen menulis di Instagram CNN Indonesia: “Dewan Perdamaian untuk menyelesaikan konflik di Gaza tapi pihak dari Palestina tidak diikutsertakan.”
“ADA PALESTINA DI SITU”, KATA WAMENLU INDONESIA
Namun, Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Arif Havas Oegroseno membantah anggapan bahwa Palestina sama sekali tidak terlibat. Menurutnya, ada “misunderstanding” di kalangan publik terkait keberadaan perwakilan Palestina dalam struktur BoP.
“Ada sejumlah wakil dari teknokratik Palestina disepakati nanti akan menjadi bagian buat sama program-programnya,” jelasnya di sekitar Kompleks Parlemen DPR-MPR Jakarta.
Teknokrat Palestina tersebut tergabung dalam Komite Nasional Administrasi Gaza (NCAG) yang juga dibentuk oleh Trump dan beroperasi di tingkat bawah struktur BoP yang dipimpin AS. Badan ini terdiri dari 15 teknokrat Palestina dan diketuai oleh mantan wakil menteri di Otoritas Palestina, Ali Shaath.
NCAG DITUGASKAN BANGUN GAZA, TAPI JUGA UNTUK GANTIKAN HAMAS
NCAG memiliki mandat yang luas: memulihkan layanan penting seperti listrik, air, kesehatan, dan pendidikan; mengelola kehidupan sehari-hari; serta mengawasi keamanan sipil di Gaza. Selain itu, badan ini juga disebutkan bertujuan untuk menggantikan pemerintahan Hamas dengan sistem pemerintahan teknokratis, sebelum akhirnya mentransfer kekuasaan ke Otoritas Palestina jika situasi membaik.
Jerusalem Post melaporkan bahwa NCAG juga akan mengawasi proses pelucutan senjata, memastikan penerapan “satu hukum dan satu rantai komando”, serta mengintegrasikan atau membubarkan semua kelompok bersenjata setelah melalui verifikasi ketat.
Keberadaan NCAG tidak disambut penuh dukungan dari pihak Palestina. Penasihat Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Mahmoud Al-Habbash, menyatakan bahwa pembentukan badan ini bukan pilihan yang diinginkan oleh kepemimpinan Palestina.
“Ini adalah kesepakatan sementara, yang ditolak kepemimpinan Palestina dalam keadaan apa pun. Tetapi ini adalah pilihan yang lebih baik di antara dua pilihan buruk,” ujarnya kepada Ashraq Al Awsat.
Al-Habbash menjelaskan bahwa Otoritas Palestina akhirnya menerima kesepakatan tersebut demi menghentikan pembantaian Israel di Gaza dan untuk mendapatkan peluang menuju pembentukan negara Palestina. “Posisi kami yang jelas dan tegas adalah bahwa kami tidak menciptakan realitas ini. Sebaliknya, ini adalah realitas yang dipaksakan kepada kami karena dua alasan: Pertama, agresi Israel dan kedua, petualangan gegabah yang dilakukan Hamas, yang membangkitkan nafsu Israel untuk melenyapkan perjuangan Palestina,” tegasnya.
BoP dibentuk oleh Trump pada Januari lalu setelah mendapatkan izin dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) melalui Resolusi 2803 yang disahkan pada November 2025. Namun, banyak pakar khawatir bahwa organisasi ini berpotensi melemahkan peran PBB dalam menyelesaikan konflik internasional, selain struktur pengawasan eksekutif yang dikendalikan langsung Trump dianggap mirip sistem kolonial.
Selain negara anggota resmi, ada sejumlah negara yang telah diundang dan menyatakan minat bergabung, antara lain Albania, Belarus, Kamboja, Mesir, Kuwait, dan Vietnam.
(EL)
Sumber CNN Indonesia
