Sulut1news.com, Jakarta – Penyidikan kasus dugaan korupsi terkait vonis lepas perkara minyak goreng kembali memasuki babak baru. Tim penyidik dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menggeledah kantor Ombudsman Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (9/3/2026).
Penggeledahan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan perintangan proses hukum dalam perkara yang berkaitan dengan polemik kelangkaan minyak goreng yang sempat terjadi beberapa tahun lalu.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan adanya penggeledahan tersebut.
“Iya benar,” ujar Anang saat dikonfirmasi awak media, Senin (9/3/2026).
Meski demikian, Kejagung belum membeberkan secara rinci pihak yang menjadi sasaran penyidikan. Anang hanya mengungkapkan bahwa penyidik tengah mendalami dugaan keterlibatan seorang komisioner Ombudsman RI yang disebut berinisial YH.
Menurutnya, penggeledahan dilakukan untuk mencari dan mengamankan sejumlah dokumen serta barang bukti yang berkaitan dengan rekomendasi Ombudsman terkait persoalan kelangkaan minyak goreng yang pernah mencuat secara nasional.
“Dugaan tindak pidana korupsi berupa perintangan penyidikan dan penuntutan dalam perkara minyak goreng,” kata Anang menjelaskan.
Pengembangan Kasus Vonis Lepas Migor
Kasus ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan perkara besar yang sebelumnya menjerat sejumlah pihak terkait vonis lepas (onslag) dalam perkara korupsi minyak goreng di pengadilan. Vonis tersebut sempat menuai sorotan publik karena dianggap kontroversial dan memicu dugaan adanya praktik suap serta intervensi dalam proses hukum.
Dalam proses penyidikan, Kejagung mendalami kemungkinan adanya upaya pihak tertentu yang diduga mencoba menghalangi proses penyidikan maupun penuntutan melalui berbagai cara, termasuk melalui rekomendasi atau tekanan institusional.
Dokumen dan Bukti Sedang Didalami
Hingga kini, tim penyidik masih melakukan pengumpulan dan pendalaman terhadap sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan rekomendasi Ombudsman mengenai tata kelola distribusi minyak goreng pada masa krisis kelangkaan.
Kejagung menegaskan proses hukum akan terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang turut diperiksa apabila ditemukan bukti keterlibatan.
Kasus ini kembali menjadi perhatian publik karena menyentuh dua isu besar sekaligus, yakni polemik kelangkaan minyak goreng yang pernah memicu gejolak ekonomi serta dugaan intervensi terhadap proses penegakan hukum.
Redaksi Sulut1News
