Sulut1news.com, Jakarta – Pemerintah mulai mengimplementasikan kebijakan baru dalam administrasi perpajakan sektor ekonomi digital dengan menunjuk empat marketplace besar sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) bagi pedagang dalam negeri.
Kebijakan tersebut diberlakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang mulai diimplementasikan pada 1 Juli 2026. Langkah ini merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan untuk menyederhanakan proses pemungutan pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sekaligus menciptakan perlakuan yang setara antara pelaku usaha digital dan konvensional.
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukanlah pengenaan pajak baru bagi pedagang online.
“PMK-37/2025 tidak mengatur jenis pajak baru. Pedagang yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya pada dasarnya memang telah memiliki kewajiban membayar Pajak Penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku. Peraturan ini hanya mengatur mekanisme pemungutannya melalui marketplace sehingga administrasinya menjadi lebih sederhana dan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha,” jelas Bimo.
Empat penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang resmi ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 adalah Blibli, Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Keempat platform tersebut bertanggung jawab melakukan pemungutan, penyetoran, serta pelaporan pajak sesuai ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 37 Tahun 2025.
Dalam pelaksanaannya, marketplace akan memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari omzet penjualan, di luar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
Pemerintah menegaskan bahwa pungutan tersebut bukan tambahan beban pajak bagi pedagang. Nilai PPh yang dipungut akan diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam tahun berjalan atau menjadi bagian dari pelunasan PPh Final sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
UMKM Tetap Mendapat Perlindungan
Pemerintah memastikan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tetap memperoleh perlindungan melalui kebijakan ini.
Wajib Pajak orang pribadi dengan omzet usaha hingga Rp500 juta dalam satu tahun pajak tidak akan dikenai pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace, sepanjang telah menyampaikan surat pernyataan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, fasilitas perpajakan bagi pelaku usaha kecil tetap dipertahankan sehingga tidak menambah beban bagi UMKM yang masih berada dalam batas omzet tersebut.
Wujudkan Persaingan Usaha yang Lebih Adil
Selain menyederhanakan administrasi perpajakan, pemerintah juga ingin menciptakan level playing field antara pelaku usaha yang berjualan melalui platform digital maupun secara konvensional.
Melalui mekanisme pemungutan langsung oleh marketplace, pemerintah berharap tingkat kepatuhan perpajakan dapat meningkat secara lebih mudah, efisien, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha.
PMK Nomor 37 Tahun 2025 juga mengatur sejumlah transaksi yang tidak dikenai pemungutan PPh Pasal 22, di antaranya penjualan jasa pengiriman atau ekspedisi oleh mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi, penjualan barang dan/atau jasa oleh pedagang yang memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) pemotongan atau pemungutan PPh, serta penjualan pulsa dan kartu perdana.
Bimo menegaskan Direktorat Jenderal Pajak akan terus berkoordinasi dengan seluruh penyelenggara marketplace dan para pemangku kepentingan agar implementasi kebijakan berjalan optimal.
“Kami ingin menghadirkan administrasi perpajakan yang semakin sederhana, memberikan kepastian hukum, sekaligus mendukung sistem perpajakan yang adil, efektif, dan tidak menambah jenis pajak baru,” tutupnya.
EL
