Sulut1news.com, Manado — Tahap akhir pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara 2025 kini bukan sekadar agenda formal, melainkan momentum penentuan arah kebijakan daerah ke depan. DPRD Sulut bersiap membawa hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) ke forum tertinggi: rapat paripurna yang akan menjadi panggung evaluasi sekaligus koreksi strategis terhadap kinerja pemerintah daerah Sekretaris DPRD Sulut, Niklas Silangen Senin (20/04/2026) mengungkapkan bahwa paripurna penyampaian rekomendasi dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 23 April 2026, pukul 13.00 WITA di ruang sidang DPRD Sulut.
“Paripurna akan dilaksanakan tanggal 23 April siang, untuk menyampaikan hasil rekomendasi pansus terhadap LKPJ,” ujarnya.
Percepatan jadwal dari rencana awal 24 April bukan tanpa alasan. DPRD menyesuaikan agenda dengan keberangkatan Gubernur Sulut, Yulius Selvanus, ke Jakarta, sehingga forum paripurna tetap dapat dihadiri langsung oleh kepala daerah sebagai pihak yang dievaluasi.
Namun lebih dari sekadar penyesuaian teknis, percepatan ini juga mencerminkan dorongan agar proses evaluasi tidak berlarut dan segera menghasilkan rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti.
Menariknya, menjelang paripurna, Pansus tidak langsung menutup pembahasan. DPRD justru mengambil langkah tambahan dengan melakukan kunjungan kerja ke pemerintah pusat. Langkah ini dinilai sebagai upaya memperkuat bobot rekomendasi, agar tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga selaras dengan kebijakan nasional.
“Nanti setelah kunjungan, akan dilakukan rapat finalisasi untuk merumuskan poin-poin strategis yang akan disampaikan dalam paripurna,” jelas Silangen.
Pendekatan ini menandai bahwa DPRD Sulut tidak ingin sekadar “menggugurkan kewajiban” LKPJ, tetapi berupaya menjadikannya sebagai instrumen kontrol yang benar-benar berdampak. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen, melainkan menjadi pijakan dalam perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan.
Publik pun kini menaruh perhatian pada substansi rekomendasi yang akan disampaikan: apakah mampu menjawab persoalan riil di lapangan, mulai dari pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga pengelolaan sektor strategis daerah.
Dengan paripurna yang tinggal menghitung hari, DPRD Sulut berada di titik krusial—menentukan apakah evaluasi LKPJ kali ini akan menjadi rutinitas tahunan, atau justru titik balik dalam memperkuat fungsi pengawasan yang lebih tajam dan relevan bagi masyarakat. (MARS)
