Sulut1news.com, Manado – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bergerak cepat dalam mematangkan regulasi demi mendongkrak iklim investasi di daerah.
Rapat kedua pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perizinan Berusaha di Daerah, bertempat di Gedung Serbaguna Lantai 3 Kantor DPRD, Selasa (7/7/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Tony Supit, SE., MM., dan dihadiri oleh jajaran anggota Pansus lainnya, yakni Jein Laluyan, SE, Abdul Gani, S.Sos., MM, Ronald Sampel, Haslinda Rotinsulu, Nick Lomban, SE, serta Norman Luntungan, ST.
Dalam arahannya, Ketua Pansus Tony Supit menegaskan bahwa regulasi yang sedang digodok ini harus mampu memotong jalur birokrasi yang selama ini dinilai kaku. Perda ini adalah menciptakan sistem perizinan yang ramah investor, efisien, dan transparan.
“Ranperda ini harus memberikan kejelasan hukum bagi investor, supaya pelayanan cepat dan tidak berbelit-belit,” tegas Tony Supit di sela-sela rapat.
Selama ini, investor sering kali mengeluhkan syarat yang sama namun harus dimasukkan ke dinas yang berbeda.
Nantinya, sistem tersebut akan dipangkas. Seluruh basis data dan pemenuhan persyaratan akan terpusat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). Langkah ini diharapkan mampu mengeliminasi ego sektoral antar-lembaga.Selain kemudahan administratif, kabar baik juga berembus bagi para calon investor terkait efisiensi biaya.
Tony Supit menambahkan, Ranperda ini bakal memasukkan klausul insentif khusus berupa penghapusan biaya-biaya tambahan yang tidak legal atau tidak diperlukan dalam proses pengurusan izin. Mengenai rincian teknisnya, Kepala DPM-PTSP disebut akan menyusun regulasi turunan tersebut secara detail dalam naskah Perda.
Target Rampung Tepat Waktu
Pansus DPRD menargetkan Ranperda ini dapat tersusun dengan sangat matang dan tanpa celah hukum. Hal ini penting agar proses legislasi di tingkat paripurna hingga implementasinya di lapangan kelak berjalan mulus tanpa hambatan.
Dengan hadirnya Perda Perizinan Berusaha yang baru ini, pemerintah daerah optimistis target akselerasi pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah di tahun 2026 dapat melompat signifikan. (MARS)
