Sulut1news.com, Jakarta – Konflik bersenjata di Timur Tengah kini memasuki babak baru yang lebih kompleks, tidak hanya di medan tempur konvensional tetapi juga merambah ke dunia siber. Di tengah eskalasi pasca serangan gabungan dan terhadap pada 28 Februari 2026, resmi menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah perusahaan yang diduga terlibat dalam serangan siber lintas negara.
Langkah tegas ini menandai meluasnya dampak konflik ke ranah keamanan digital global, seiring meningkatnya ancaman terhadap infrastruktur vital dan stabilitas ekonomi internasional.
Serangan militer sebelumnya dilaporkan menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, , bersama sejumlah pejabat penting lainnya. Sebagai respons, Iran melancarkan serangan balasan ke berbagai pangkalan militer AS di kawasan Timur Tengah, memperdalam ketegangan geopolitik.
Situasi semakin genting setelah Iran menutup —jalur vital distribusi energi dunia. Penutupan ini langsung memicu lonjakan harga minyak global dan menimbulkan kekhawatiran akan efek domino terhadap perekonomian dunia.
Di tengah kondisi tersebut, Uni Eropa mengumumkan sanksi terhadap tiga perusahaan yang berbasis di China dan Iran atas dugaan keterlibatan dalam aktivitas siber berbahaya. Dua perusahaan asal China, dan , serta perusahaan Iran , resmi masuk daftar hitam.
Berdasarkan laporan yang dikutip dari Reuters, Integrity Technology Group diduga berada di balik peretasan lebih dari 65.000 perangkat di enam negara anggota Uni Eropa. Sementara Anxun Information Technology disebut menyediakan layanan peretasan yang menyasar infrastruktur penting, termasuk jaringan vital negara.
Tak hanya itu, dua pendiri Anxun juga dikenai sanksi individu sebagai bentuk pertanggungjawaban langsung atas aktivitas tersebut.
Di sisi lain, Emennet Pasargad dituding terlibat dalam operasi disinformasi berskala besar, termasuk aksi peretasan papan reklame saat , yang memicu kekhawatiran serius terkait keamanan informasi publik.
Sebagai bagian dari sanksi, Uni Eropa memberlakukan pembekuan aset serta larangan perjalanan bagi individu dan entitas terkait. Selain itu, seluruh warga dan perusahaan di wilayah Uni Eropa dilarang memberikan dukungan finansial kepada pihak-pihak yang masuk daftar sanksi.
Langkah ini mencerminkan sikap keras Eropa dalam menghadapi ancaman siber yang semakin terorganisir, sekaligus menjadi sinyal bahwa konflik Timur Tengah kini telah berevolusi menjadi krisis multidimensi—menggabungkan perang militer, ekonomi, dan digital dalam satu pusaran global yang kian sulit dikendalikan.
Redaksi Sulut1News
