Sulut1news.com, Manado – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulut yang digelar di Ruang Komisi II DPRD Sulut, Senin (27/10/2026), berlangsung dinamis.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Sulut, Inggrid Sondakh, ini berfokus pada pembahasan perencanaan anggaran tahun 2027 serta evaluasi pengelolaan keuangan daerah sebelumnya.
Kritis soal Alokasi BTT, Jeane Laluyan Minta Transparansi Dalam rapat tersebut, anggota Komisi II DPRD Sulut, Jeane Laluyan, secara terbuka mempertanyakan alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai kurang lebih Rp5 miliar yang tercantum dalam laporan BKAD Sulut.
Jeane menilai penjelasan mengenai penggunaan BTT, mengingat agenda saat ini berkaitan langsung dengan proyeksi perencanaan anggaran tahun depan. Ia mendesak Kepala BKAD Sulut, Clay Dondokambey, untuk memaparkan realisasi pemanfaatan dana BTT pada tahun-tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi.
“Kita bicarakan ini kan tahun depan. Tahun-tahun sebelumnya, belanja tidak terduga dipakai untuk apa saja? Bolehlah bisa dijawab oleh Bapak Clay,” ujar Jeane di hadapan peserta rapat.
Menanggapi pertanyaan kritis tersebut, Kepala BKAD Sulut, Clay Dondokambey, memberikan penjelasan rinci mengenai alokasi dan realisasi anggaran BTT. Ia mengungkapkan bahwa besaran BTT pada tahun 2026 memiliki nominal yang sama dengan alokasi yang tengah dibahas, yakni sekitar Rp5 miliar.
Clay memaparkan sejumlah pos pengeluaran penting yang menggunakan dana BTT tersebut sepanjang tahun 2026:
Digunakan atas permintaan perangkat daerah terkait, seperti Dinas Penanggulangan Bencana, untuk penanganan darurat sesuai status bencana yang ditetapkan.
Sebagian dana dialokasikan untuk membantu proses relokasi pengungsi erupsi Gunung Ruang ke Desa Monisi, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel).
Penyaluran bantuan kemanusiaan untuk korban bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp350 juta.
Membiayai kegiatan luar perencanaan awal yang bersifat mendesak, termasuk pembiayaan kunjungan kerja tak terduga.
RDP ini mencerminkan komitmen kuat DPRD Sulut dalam menjalankan fungsi pengawasan anggaran secara transparan dan akuntabel. Dengan adanya klarifikasi langsung dari BKAD, diharapkan perencanaan anggaran tahun 2027 dapat lebih tepat sasaran dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat, terutama dalam mengantisipasi situasi darurat dan kebencanaan di daerah.(Mr10).
