Sulut1news.com, Jakarta – Pemerintah resmi mengeluarkan aturan baru yang mengubah wajah registrasi kartu seluler (SIM card) di Indonesia. Melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permenkomdigi) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler, proses pendaftaran kini wajib menggunakan teknologi biometrik pengenalan wajah dengan prinsip Know Your Customer (KYC), berlaku mulai 19 Januari 2026.
Aturan ini dirancang bukan hanya sebagai prosedur administratif, melainkan sebagai instrumen perlindungan masyarakat di ruang digital. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid menegaskan bahwa kebijakan baru bertujuan untuk mempersempit ruang penipuan digital, kejahatan siber, serta memperkuat perlindungan data dalam membangun ekosistem telekomunikasi yang lebih aman.
“Registrasi pelanggan jasa telekomunikasi wajib dilakukan dengan prinsip mengenal pelanggan yang akurat dan bertanggung jawab, termasuk penggunaan teknologi biometrik pengenalan wajah untuk memastikan identitas pelanggan yang sah dan berhak,” ujar Meutya dalam pernyataan resmi pada Jumat (23/1/2026).
Proses Registrasi Berbeda untuk WNI dan WNA
Bagi Warga Negara Indonesia (WNI), registrasi dilakukan dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar identitas, dilengkapi dengan verifikasi biometrik wajah. Sedangkan Warga Negara Asing (WNA) diwajibkan menggunakan data paspor serta dokumen izin tinggal yang sah.
Untuk pelanggan di bawah usia 17 tahun, proses pendaftaran harus melibatkan identitas dan data biometrik kepala keluarga sebagai pembimbing.
Kartu Perdana Dijual Tidak Aktif, Batasan Kepemilikan Nomor
Salah satu poin penting dalam regulasi ini adalah kewajiban seluruh kartu perdana dijual dalam kondisi tidak aktif. Kartu baru hanya dapat digunakan setelah pelanggan menyelesaikan proses registrasi dan verifikasi yang sah – langkah ini bertujuan untuk menutup celah peredaran nomor aktif tanpa identitas yang sering dimanfaatkan untuk penipuan, spam, dan penyalahgunaan data pribadi.
Pemerintah juga menetapkan pembatasan jumlah kepemilikan nomor prabayar, yaitu maksimal tiga nomor per pelanggan untuk setiap penyelenggara jasa telekomunikasi. Pembatasan ini diharapkan dapat menekan praktik penyalahgunaan identitas dalam skala besar.
Masyarakat Berhak Cek dan Blokir Nomor atas Identitasnya
Sebagai bentuk pemberian kendali penuh kepada masyarakat, setiap orang berhak mengetahui seluruh nomor seluler yang terdaftar menggunakan identitas mereka. Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyediakan fasilitas cek nomor, serta mekanisme pemblokiran jika ditemukan nomor yang digunakan tanpa sepengetahuan pemilik NIK.
“Kebijakan tersebut juga mencakup mekanisme pengaduan nomor seluler yang disalahgunakan untuk tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum. Nomor yang terbukti disalahgunakan wajib dinonaktifkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi,” tambah Meutya.
(EL)
Sumber: komdigi.go.id
