Sulut1news.com, Manado – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengangkat isu strategis kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan ke tingkat prioritas utama. Melalui Pertemuan Koordinasi Implementasi Biosekuriti, Komunikasi Risiko, dan Keterlibatan Masyarakat yang digelar di Hotel Luwansa Manado, Selasa (12/5/2026), pemerintah menegaskan tekad kuat untuk memperketat pengawasan dan pengendalian di sepanjang rantai pasar satwa liar. Langkah ini diambil mengingat posisi Sulut yang tercatat sebagai wilayah dengan tingkat konsumsi daging satwa liar tertinggi di Indonesia, sekaligus tingginya risiko penyebaran penyakit menular yang mengancam.
Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus dalam sambutannya yang dibacakan Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Sulut, Jemmy Ringkuangan, menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar masalah kebiasaan atau budaya, melainkan isu lintas sektor yang sangat serius, menyangkut keselamatan nyawa manusia, keamanan pangan, hingga keseimbangan ekosistem alam.
“Kita sedang berbicara mengenai isu besar yang menyangkut kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan, ketahanan pangan, serta keberlanjutan ekosistem. Oleh karena itu, upaya penguatan biosekuriti, komunikasi risiko, dan keterlibatan aktif masyarakat bukan lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan mutlak yang harus dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan,” tegas Jemmy Ringkuangan di hadapan para pemangku kepentingan.
Fakta Mencengangkan: 70 Persen Penyakit Baru Berasal dari Satwa Liar
Dalam pemaparan materi dan rancangan kebijakan, disampaikan data ilmiah yang menjadi dasar kekhawatiran global maupun nasional. Berdasarkan roadmap Program Pengurangan Risiko Zoonosis dan Emerging Infectious Disease (EID) atau penyakit infeksi baru, tercatat sekitar 60 persen dari seluruh penyakit infeksi yang muncul bersifat zoonosis (menular dari hewan ke manusia), dan lebih dari 70 persen di antaranya berasal dari satwa liar.
Risiko ini kian mengkhawatirkan seiring meningkatnya mobilitas manusia dan konektivitas global yang memudahkan penyebaran penyakit dengan sangat cepat ke berbagai wilayah. Pandemi COVID-19 menjadi pelajaran sejarah paling nyata dan mahal bagi dunia, bagaimana interaksi manusia dengan satwa liar yang tidak diatur, tidak diawasi, dan tidak dikelola dengan baik dapat memicu bencana kesehatan yang dampaknya melumpuhkan ekonomi, sosial, dan kehidupan bernegara.
“Pandemi lalu menjadi bukti nyata bahwa hubungan manusia dan alam yang tidak seimbang bisa berakibat fatal. Pasar satwa liar menjadi salah satu titik kritis pertemuan yang berpotensi menjadi sumber munculnya wabah baru. Kita tidak ingin sejarah itu terulang kembali di daerah kita sendiri,” tambah Jemmy.
Realitas Sulut: Konsumsi Tertinggi, Bukan untuk Disalahkan tapi Diubah
Salah satu poin paling krusial yang dibahas dalam forum ini adalah fakta kajian ilmiah yang menyatakan Sulawesi Utara merupakan provinsi dengan tingkat konsumsi daging satwa liar tertinggi di Indonesia. Fakta ini menjadikan rantai pasokan dan pemasaran satwa liar di wilayah ini sebagai isu yang sangat sensitif, kompleks, namun harus ditangani secara profesional.
Pemerintah provinsi menegaskan, pencatatan data ini sama sekali bukan bermaksud untuk menyalahkan budaya atau tradisi masyarakat setempat. Sebaliknya, data ini dijadikan titik tolak dan landasan utama untuk membangun kesadaran kolektif, mengubah pola pikir, serta melakukan edukasi luas mengenai risiko kesehatan dan pentingnya menjaga kelestarian spesies hewan liar.
“Kita akui fakta ini, bukan untuk saling tuduh, tapi agar kita semua sadar posisi kita. Karena konsumsinya tinggi, maka risikonya pun besar. Tugas kita sekarang adalah bagaimana mengelola kondisi ini agar tetap ada harmoni antara kebiasaan masyarakat, kesehatan diri sendiri, dan kelestarian alam. Kita ingin budaya kita tetap hidup, namun lebih aman, lebih sehat, dan ramah lingkungan,” jelasnya.
Disusun Peta Jalan Pengendalian: Pasar Satwa Liar Jadi Fokus Utama
Sebagai tindak lanjut konkret dari pertemuan ini, pihaknya memaparkan Draft Roadmap Program Pengurangan Risiko Zoonosis dan EID, sebuah dokumen strategis yang akan menjadi pedoman kerja seluruh instansi terkait. Program ini disusun khusus untuk diterapkan di sepanjang rantai pasar satwa liar di Sulawesi Utara, yang juga merupakan bagian dari Proyek Pengelolaan Pasar Satwa Liar atau Wildlife Wet Market.
Peta jalan ini akan memuat langkah-langkah teknis mulai dari pemetaan lokasi, peningkatan standar keamanan hayati (biosekuriti), pengawasan ketat, hingga strategi komunikasi risiko agar masyarakat paham bahaya dan mau beralih ke sumber pangan yang lebih aman dan legal.
Dengan adanya kerangka kerja ini, Pemerintah Provinsi Sulut berharap dapat memutus mata rantai penularan penyakit, melindungi kekayaan hayati daerah dari eksploitasi berlebihan, sekaligus menjaga Sulawesi Utara tetap aman, sehat, dan bebas dari ancaman wabah penyakit baru yang berbahaya.
EL
